ADA APA DIBALIK PERISTIWA 21 MEI 2005 DI KSB?

Oleh: Dr. Mahsun, M.S.

 

      Dari aspek tema, tulisan ini menggambarkan adanya suatu pertanyaan evaluatif terhadap perjalanan suatu komunitas yang telah bersepakat membangunan satu kehidupan bersama dalam satu wadah yang secara administratif berstatus daerah otonom kabupaten, dalam hal ini Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pertanyaan semacam ini tentu menggambarkan suatu kegelisahan dalam mengikuti alur perjalanan suatu kehidupan masyarakat yang tengah mencari bentuk, tatkala dia mencoba melahirkan diri sebagi sebuah daerah otonom yang setingkat dengan daerah otonom induknya. Persoalannya, mengapa evaluasi yang menggambarkan kegelisahan  di atas mesti harus terjadi, dan mengapa saya merasa harus memberikan evaluasi semacam itu?

      Dalam wawancara saya dengan wartawan NTB Pos yang hasil liputannya dimuat dalam harian tersebut pada tanggal 30 Agustus 2002 lalu, saya menyatakan kekahwatiran terbentuknya KSB sebagai kabupaten kekuasaan, yang menurut hemat saya, jika itu yang terjadi bukannya akan semakin mendekatkan masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera tetapi malah akan menjadi daerah yang meyengsarakan masyarakatnya, karena masyarakat akan digeret pada satu babakan kehidupan baru yang rentan dengan konflik sosial. Rasa khawatir itu, sampai saat ini membayangi saya dalam menjejaki perjalan KSB yang belum berusia dua tahun ini.

         Kekhawatiran yang mendalam akan terbeloknya potensi KSB yang kaya akan sumber daya alam pada penciptaan masyarakat yang justeru tidak akan dapat dengan tenang, damai, dan sejahtera menjalani roda kehidupan ini, menurut hemat saya sudah terlihat tanda-tandanya sejak beberapa saat terbentukya pemerintahan di KSB. Mulai dari pembentukan dinas/instansi, badan yang berlebihan, tidak prospektif, penunjukan tim yang melakukan analisis tataruang KSB yang kurang transparan, hiruk pikuk pemanfaatan royalty PTNNT untuk keperluan pembelian kendaraan dinas, negosiasi untuk peminjaman dana pada PTNNT (walaupun hal ini harus dibatalkan karena tekanan dari mayarakat yang begitu kuat), yang tujuannya bukan untuk pembangunan fasilitas umum yang mendesak dan strategis tetapi lebih terkesan pada upaya pemenuhan fasilitas para pejabat, sampai pada pristiwa yang terjadi pada tanggal 21 Mei yang lalu, dan masih banyak pristiwa lainnya.

        Namun, tulisan ini akan memokuskan diri pada pristiwa yang disebutkan terakhir, yaitu pristiwa yang terjadi 21 Mei 2005. Pada tanggal ini telah terjadi mutasi dan pelantikan pejabat di lingkungan Dinas pendidikan, yaitu pelantikan Kepala Kantor Cabang (KCD) di semua kecamatan (kecuali Sekongkang yang masih disatukan dengan kecamatan Jereweh) dan pengangkatan serta mutasi pejabat Sekretaris Kecamatan (Sekcam) di kecamatan Jereweh dan Sekongkang. Pristiwa  ini kelihatannya sederhana, kecil, karena hanya menyangkut mutasi beberapa pejabat pada instansi tertentu, namun menjadi sangat penting dilihat dari dua sisi, yaitu posisi pemerintah KSB sekarang sebagai pemerintahan transisi yang bertugas mengantar dan meletakkan pondasi bagi terciptanya pemerintah yang bersih, akuntabel, dan akseptabel (berterima), yang diharapkan dapat membawa masyarakat KSB menggapai tujuan membentuk kabupaten baru, yaitu masyarakat yang lebih maju, sejahtera, damai; dan sisi kedua, yaitu dilihat dari momentum pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung tidak lama lagi.

          Dari sudut pandang posisi pemerintah KSB yang transisi, jelas mutasi ini bertentangan dengan  misi yang diemban pemerintah transisi karena model penunjukan pejabat itu tidak mengikuti prosedur yang transparan dan tidak mencerahkan mayarakat, karena itu tidak akan menghasilkan pemimpin yang profesional, cerdas, dan inovatif. Di mana letak ketidakberesan itu? Pertama, pejabat KCD kecamatan Jereweh tidak berasal dari tenaga karier yang dipersiapkan untuk itu. Dalam tradisi kepemimpinan di Dinas Pendidikan KSB  ada komitmen tidak tertulis (dianut di semua organisasi yang sehat) bahwa sebelum seseorang (dari tenaga pendidik/guru) dipromosikan menjadi pejabat di KCD, maka dia akan diangkat dulu sebagai pengawas, baru dari sanalah dia selanjutnya dipromosikan sebagai kepala KCD. Ini pernah dipraktekkan beberapa waktu lalu sebelum kepala dinas Pendidikan dipegang pelaksana tugas sekarang ini. Misalnya, PLt Kepala KCD di kecamatan Jerweh sebelum pejabat yang dilantik 21 Mei, berasal dari kepala sekolah. Untuk mempromosikannya sebagai PLt KCD Jereweh, Kepala Dinas Pendidikan waktu itu mempromosikannya lebih dahulu sebagai pengawas TK dan SD, baru setelah itu dipromosikan sebagai PLt KCD. Model ini sangat rasional, dan dapat memberi kejelasan arah karier seseorang. Karena, jika seseorang telah menjabat sebagai kepala sekolah, maka dia dapat membayangkan dirinya dapat menggapai jenjang pengawas, dan selanjutnya dapat menggapai jenjang kepala KCD, tentunya dengan prestasi kerja. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki potensi berprestasi dapat dengan tanpa ragu-ragu untuk mengembangkan potensi dirinya, karena upayanya itu akan mendapat apresiasi yang jelas dalam berkarier. Pejabat KCD kecamatan Jereweh sekarang langsung diangkat dari kepala sekolah, suatu model yang tidak jelas, mudah diselewengkan untuk tujuan-tujuan tertentu oleh pejabat yang mengangkatnya. Patut ditambahkan bahwa model  pengangkatan dari guru langsung menjadi pejabat struktural seperti itu, sangat bertentangan dengan kondisi daerah akan kurangnya tenaga guru. Bagaimana menjelaskan, kondisi KSB yang kekurangan tenaga guru jika untuk mengisi posisi struktural diambil dari  tenaga guru itu sendiri, sementara calon yang telah dikader untuk mengisi posisi struktural tersebut tidak dimanfaatkan? Mengapa hal ini sampai terjadi? Saya melihat ada nuansa politis yang ada di balik mutasi ini. Nuansa itu muncul dari pertanyaan terhadap kondisi itu sendiri, mengapa dari yang dilantik sebagai kepala KCD itu hanya di kecamatan Jereweh, yang pejabatnya tidak berasal dari figur yang telah dikader dari awal, sementara tiga kecamatan lainnya, yaitu Taliwang, Brang Rea, dan Seteluk  adalah mereka yang sebelumnya menjabat sebagai PLt KCD? Figur yang memang sedari awal telah disiapkan. Pola lompatan penjenjangan karier pegawai semacam ini menunjukkan kegagalan pemerintahan transisi dalam mengembangkan organisasi yang sehat transparan, akuntabel, dan akseptabel. Pola-pola seperti ini hanya dimungkinkan terjadi karena didorong oleh kepentingan kekuasaan sesaat, dengan mengabaikan kepentingan masyarakat pada umumnya.

            Ada yang menarik dari pristiwa ini, jika dihubungkan dengan momen pilkada yang sebentar lagi akan belangsung. Bahwa pristiwa kelainan ini hanya terjadi di wilayah Jereweh-Sekongkang, dapat diestimasi terkait dengan calon kepala daerah yang berasal dari wilayah itu sendiri, lebih-lebih hal ini jika dikaitkan dengan sentimen politik yang dapat dilekatkan pada pejabat yang dilantik sebagai kepala KCD yang baru dengan sentimen politik yang diduga dan disematkan pada PLt KCD yang lama. Estimasi ini semakin menguat, jika dihubungkan dengan figur kepala sekolah yang dilantik bersamaan dengan pelantikan KCD Jereweh yang baru, yaitu untuk pos kepala sekolah Jelenga, Goa,  Dasan, dan SDN I Jereweh, yang semuanya dipandang oleh sbagaian masyarakat Jereweh-Sekongkang memiliki kecenderungan beraspirasi politis pada calon tertentu yang sama dengan aspirasi politis kepala KCD-nya Untuk kepala sekolah Jelenga, sebenarnya oleh PLt KCD yang lama bersama para pengawas lainnya telah diusulkan nama tertentu untuk menempati pos itu, tetapi mungkin karena dipandang tidak memiliki aspirasi politis yang sama dengan yang akan mengangkatnya maka usulan yang bersangkutan dibekukan.

          Selain itu, inprosedural yang dilakukan dalam penempatan tersebut adalah sampai saat ini PLt KCD yang lama belum menerima SK pemberhentiannya sebagai PLt KCD. Bahkan surat undangan itu diberikan secara dadakan, tidak ada komunikasi antara pejabat Kepala Dinas Pendidikan Nasional KSB dengan PLt KCD yang akan diganti. Cara-cara seperti ini jelas tidak mendidik dan terkesan dipaksakan sesuai seleranya sendiri. Kesan ini semakin menguat, jika dicermati bunyi SMS PLt Kepala Dinas yang menjawab kritikan saya atas pola penempatan pejabat tersebut sebagai berikut: “Tenang pak Doktor, akan ada solusi terbaik untuk itu”. SMS itu lalu saya jawab: “Jangan nodai KSB, karena kita sekarang ini adalah pemetik  hasil dari perjuangan panjang dan melelahkan pihak tertentu”. Dari bunyi SMS PLt Kepala Dinas di atas, menunjukkan mutasi pegawai diatur sesuka hatinya, yang bisa-bisa atas dasar pertimbangan subjektif, kepentingannya sendiri. Pada gilirannya, akan menghasilkan pejabat yang tidak profsional, rutinitas, tidak kreatif, dan apatis. Suatu tipe pejabat yang akan menjadi beban berat bagi KSB dalam mewujudkan cita-citanya bagi mensejahterakan  kehidupan warganya.

          Selanjutnya, jika dilihat dari mata rantai personalia yang mendapat job itu, maka saya menduga asisten II yang menjabat PLt Kepala Dinas Pendidikan Nasional KSB memiliki kecenderungan memihak pada kontestan kepala daerah tertentu, suatu sikap yang tidak baik bagi seorang pejabat yang seharusnya mengambil posisi netral. Apa lagi posisi pemerintahan yang sekarang ini adalah pemerintah transisi yag diberi amanah untuk meletakkan pondasi yang kokoh bagi membagun kebersamaan segenap komunitas KSB.  

          Fenomena lain yang terkait dengan hal ini adalah mutasi Sekcam Jereweh ke Sekongkang, yang secara akademik relevan dengan bidangnya diganti oleh pejabat yang lain, yang oleh sebagian warga Jereweh,  figur penggantinya diidentifikasi sebagai figur yang berkecenderungan memiliki aspirasi politis yang sama dengan kepala KCD Jereweh. Menariknya, Sekcam Jereweh yang dipindahkan itu mungkin diduga dirinya atau keluarganya memiliki sentimen politis yang tidak mendukung calon setempat. Lebih jauh lagi, saya menjadi bertanya, adakah hubungan seorang guru SMA di Mataram yang memiliki pendidikan S2 bidang Manajemen Pendidikan yang disetujui mutasinya ke KSB malah ditempatkan sebagai guru bukan memanfaatkannya pada kantor Dinas Pendidikan Nasional itu sendiri yang masih kekurangan SDM. Adakah karena beberapa anggota keluarga dari guru ini memiliki aspirasi politis yang tidak searah dengan kelompok ini lalu menghakiminya dengan cara seperti itu? Dengan berangkat dari latar belakang para pejabat dan personal yang ditempatkan pada bidang di atas terkesan bahwa mutasi yang dilakukan pada 21 Mei di atas syarat dengan nuansa politis. Apabila hal ini benar, maka pemerintah transisi sekarang ini belum dan gagal dalam menunaikan kewajibannya sebagai pemerintah yang bertugas mengantar dan meletakkan pondasi yang kokoh bagi terwujudnya KSB yang lebih sejahtera, aman, dan damai. Tindakan di atas tidak hanya memperlihatkan keberpihakan pemerintah, khususnya asisten II yang menjadi PLt Kepala Dinas Pendidikan Nasional, pada calon Bupati/Wakil Bupati KSB  tertentu tetapi hal ini akan menjadi preseden yang kurang baik ke depan. Kondisi ini akan menciptakan suasana dendam politis di masa depan. Setiap penggantian kepemimpinan, maka akan terjadi penggantian aparat di bawahnya sebagai wujud balas dendam. Dan, jika hal ini sampai terjadi, maka warga KSB akan terkuras tenaganya hanya untuk berkonflik dan menyelesaikan konflik antarsesama, tenaga hanya akan habis untuk sesuatu yang bertentangan dengan hakikat membentuk kabupaten baru.

        Mengamati kecenderungan prilaku yang ditanam melalui salah satunya pristiwa 21 Mei di atas saya semakin yakin bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mencoba mengarahkan KSB menjadi kabupaten Kekuasaan. Pihak-pihak semacam ini adalah pihak status quo, rutinitas, tidak kreatif. Suatu arahan yang sangat bertolak belakang dengan ihtiar awal kita dalam membentuk KSB. Yang pada gilirannya, hanya akan membebani KSB untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Tindakan pihak semacam ini harus segera dihentikan dan masyarakat harus sadar dan bersatu padu dalam menuju satu cita-cita bersama. Saya khawatir, pernyataan saya pada harian NTB Pos 30 Agustus 2002, bahwa KSB akan menjadi kabupaten kekuasaan akan menjadi kenyataan.  Jika keruntuhan Orde Baru berlangsung 21 Mei, adakah pristiwa 21 Mei 2005 itu sebagai pertanda dari keruntuhan atau kemunduran yang akan dialami KSB? Saya bukan tukang ramal dan semoga ini hanya mimpi bukan kenyataan.