DASAR PERLUASAN WILAYAH KONTRAK KARYA PTNNT TIDAK RASIONAL

Oleh: Prof.Mahsun                                                                                                                                                               

Abdullah, SH

 

Polemik yang cukup menarik yang terjadi sekitar bulan September dan Oktober yang lalu, tentang perluasan wilayah kontrak karya PNNT, rupa-rupanya dipicu oleh munculnya surat permohonan rekomendasi PTNNT pada pemerintah kabupaten Sumbawa. Dalam surat yang bertarih 14 Agustus 2003 dan ditandatangani oleh Phillip S. Brummit sebagai Plt. Presiden Direktur PTNNT tersebut, terkandung maksud PTNNT untuk: (a) melakukan perluasan atas wilayah kontrak karya yang saat ini masih dipertahankan seluas 96,400 Ha dengan tambahan seluas 81,010 Ha (yang diusulkan) sehingga menjadi 177,410 Ha. Wilayah tambahan seluas 81,010 Ha itu, masing-masing terdapat di: Blok Batu Hijau (lokasi peta terletak di Sumbawa Tengah) seluas 52,188 Ha, Blok Elang (lokasi peta terletak di Blok Ledang) seluas 6,320 Ha, Blok Rinti (lokasi peta terletak di   Barat Daya Rinti) seluas 6,120 Ha, Blok Rinti (lokasi peta terletak di Blok Lantung) seluas 12,160 Ha, dan Blok terpisah (lokasi peta terletak di Blok Gapit) seluas 4,222 Ha; (b) Kegiatan perluasan dilakukan dengan mengacu pada Pasal 4 ayat 1 dan 3 Kontrak karya yang ditandatangani oleh dan antara pemerintah Indonesia dengan PTNNT pada tahun 1986; (c) Perluasan baru dapat disetujui oleh pemerintah Indonesia cq. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral apabila telah mendapat rekomendasi persetujuan penggabungan  wilayah kontrak karya dari pemerintah setempat, dalam hal ini pemerintah kabupaten Sumbawa.

Dari ketiga poin penting yang menjadi isi surat tersebut yang menarik untuk dicermati adalah poin (b) dan (c). Jika kita membuka-buka lembar demi lembar naskah kontrak karya dan sampailah kita pada pasal 4 dan kemudian kita mencoba mengkonsentrasikan pikiran kita untuk mencermati isi ayat 1 dan 3 yang menjadi rujukan PTNNT dalam mengusulkan perluasan wilayah kontrak karyanya, maka masing-masing kita akan menemukan spirit dalam ayat tersebut sebagai berikut.  Pasal 1 berisi batasan Wilayah kontrak karya, yang mengacu pada wilayah yang terdapat pada pulau Lombok dan Sumbawa (seluas 1.127.134 Ha) dan dirumuskan dalam bentuk koordinat-koordinat dengan 194 buah titik (periksa lampiran A Kontrak Karya); atau wilayah ini dapat berubah karena perluasan  atau pengurangan wilayah yang diatur sesuai persetujuan tersebut (Kontrak Karya). Spirit yang paling mendasar dalam pasal ini adalah memberi penjelasan tentang batas-batas wilayah kontrak karya yang secara matematis ditentukan dalam bentuk koordinat-koordinat dan dapat berubah karena perluasan atau pelepasan wilayah. Dalam pada itu, perluasan dan pelepasan wilayah diatur dalam perjanjian atau kontrak karya itu sendiri. Artinya, bahwa tata cara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perluasan dan atau pelepasan/ pengurangan wilayah kontrak karya akan diatur dalam kontrak karya.

Selanjutnya ayat 3 secara garis besar berisi spirit tentang ihwal perusahaan (PTNNT) dapat mengajukan permohonan pelepasan wilayah kontrak karya baik seluruh atau sebagian, yang dapat dilakukan setiap waktu atau sewaktu-waktu selama jangka waktu persetujuan berlaku. Pelepasan dilakukan dengan beberapa syarat, seperti menyertakan hasil  penemuan-penemuan teknis dan geologis dari wilayah yang akan dilepaskan; alasan-alasan pelepasan;  melakukan pengurangan wilayah melalui pelepasan tidak lebih dari 75% jika permohonan itu dilakukan pada saat atau sebelum berakhirnya periode Penyelidikan Umum, tidak lebih dari 50% jika permohonan itu dilakukan pada saat atau sebelum ulang tahun kedua dimulainya periode eksplorasi; dan tidak lebih dari 25% jika permohonan itu dilakukan pada saat atau sebelum berakhirnya periode eksplorasi.

Apabila spirit yang terkandung dalam kedua ayat dari pasal 4 di atas dihubungkan dengan kandungan maksud surat yang bertarih 14 Agustus tersebut, maka terlihat kejanggalan yang sangat mengganggu pikiran setiap orang yanag masih mau mengandalkan rasio dalam setiap melakukan tindakan. Betapa tidak, karena agak ironis jika yang dimaksudkan itu adalah melakukan perluasan wilayah, namun dukungan legal formal yang dijadikan landasan itu adalah ayat yang tidak mengatur tentang perluasan. Malah yang dirujuk adalah   ayat yang mengatur tentang pelepasan (pengurangan wilayah kontrak karya). Di sini terjadi pengacaubalauan, pencampuradukan secara maknawi dua konsep yang berbeda. Konsep Perluasan disamakan dengan Pelepasan (pengurangan) wilayah. Mengapa hal ini dapat terjadi ? Ada dua alasan utama yang dapat diajukan sehubungan dengan hal ini. Pertama, kontrak karya tidak mengakomodir tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah perluasan; dan kedua unsur kesengajaan karena sudah memahami karakter/ mental yang bersifat kultural dari masyarakat/ pemerintah yang menjadi mitra dalam berkontrak, dalam hal ini masyarakat dan pemerintah Indonesia.

Apabila ditelusuri ayat demi ayat yang terdapat dalam keseluruhan kontrak karya ternyata tidak ditemukan satu ayat pun yang mengatur tata cara dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perluasan wilayah dan hal ini tentu saja bertentangan dengan spirit yang terkandung dalam pasal 4 ayat 1, yang baik persoalan perluasan maupun pelepasan wilayah akan diatur dalam kontrak karya/ perjanjian itu sendiri. Lucunya, justeru yang banyak diatur adalah mengenai pelepasan wilayah.  Selanjutnya, jika dikaitkan dengan surat permohonan rekomendasi di atas, maka acuan yang dipakai dalam surat itu cocok untuk permohonan pelepasan wilayah, bukan perluasan wilayah. Ada dugaan yang cukup kuat dan beralasan, bahwa baik ketika mengusulkan permohonana pengurangan wilayah melalui pelepasan maupun perluasan wilayah acuan yang digunakan oleh PTNNT adalah sama, yaitu pasal 4 ayat 1 dan 3. Hal ini terlihat dalam adendum yang dijadikan dasar pertimbangan dalam pemberian izin penciutan/pelepasan/pengurangan wilayah kontrak karya yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI, tentang Penciutan V Wilayah Kontrak Karya PTNNT, tertanggal 5 April 2002; jelas-jelas menggunakan dasar pasal 4 ayat 3 tersebut. Tentu saja hal ini terjadi, karena PTNNT memang sangat memahami akan karakter/ mental masyarakat dan pemerintah Indonesia yang lebih mementing faktor finansial yang akan diperoleh daripada memahami secara sungguh-sungguh akan spirit yang terkandung dalam perjanjian yang akan mendatangkan finansial itu sendiri. Perilaku bisnis PTNNT yang mencoba memanfaatkan kelemahan mitra bisnis secara tidak fair seperti itu, tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai moral dan kemanusiaan secara universal, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar/ paradigma pertambangan yang digembar-gemborkan sendiri oleh PTNNT sebagai aktivitas yang akan selalu bersahabat dengan lingkungan di mana dia berada.  

Pemerintah kabupaten Sumbawa seharusnya berhati-hati, lebih-lebih dalam mengambil keputusan, karena keputusan apa pun yang akan diambilnya akan mempengaruhi keputusan yang akan dikeluarkan pemerintah pusat. Dengan adanya tindakan pemerintah kabupaten Sumbawa yang sungguh sangat memalukan ini semakin memperkuat keyakinan PTNNT bahwa masyarakat dan pemerintah tidaklah kritis manakala mereka dihadapkan dengan masalah materi. Dengan mudah dan gampang diperoleh persetujuan manakala PTNNT mengumumkan bahwa PTNNT telah mengeluarkan dana untuk royalty, untuk pengembangan masyarakat, untuk pembayaran pajak, yang jumlahnya memamng cukup menggiurkan. Padahal patut dicatat, bahwa dana yang telah dikeluarkan oleh PTNNT yang dalam dialog interaktif beberapa waktu yang lalu dikatakannya sebagai kontribusi perusahaan terhadap pendapatan daerah, sesungguhnya tidak sebanding dengan kerusakan sosial yang diderita masyarakat, khususnya masyarakat lingkar tambang. Sebagai contoh, bayangkan bagaimana dan berapa akan dinilai secara finansial atas kerusakan tatanan kehidupan sosial masyarakat lokal yang dulunya berupa masyarakat yang padu, harmonis, rukun, saling memberi dan menerima, tiba-tiba menjadi masyarakat yang tersegmentasi secara intens ke dalam berbagai kelompok sosial yang satu sama lain saling berhadap-hadapan dan berebut untuk mendapat akses ke PTNNT. Jika dahulunya tidak terdapat komunitas yang berprofesi sebagai tuna susila, kini dipandang sebagai salah satu aroma penyedap kehidupan masyarakat lingkar tambang, meskipun hati kecil para penduduk asli meronta-ronat melihat kenyataan itu, tapi mereka tak memiliki kekuatan apa-apa untuk mengelaknya.

Dalam bayangan kami bahwa yang terpikir dalam benak para pengambil kebijakan itu adalah mau diapakan dana sebesar itu, yang pemerolehannya tidak dengan bermandi kringat, cukup dengan menandatangani permohonan PTNNT saja. Padahal konsekuensi dari tandatangannya itu adalah taruhan bagi nasib anak cucu Tau Samawa pada masa-masa mendatang. Selanjutnya, jika kekurangberhatian pemerintah kabupaten Sumbawa terus dalam keadaan demikian ini, maka dapat dibayangkan semua kawasan hutan lindung yang sudah diidentifikasi sebagai areal prospektif di kelima blok wilayah kontrak karya PTNNT sekarang ini, misalnya di Batu Hijau adalah Mataiyang, Bambu, Katala, Hijarah dll. akan dengan mudah diubah statusnya menjadi hutan produksi dan sekaligus melapangkan jalan bagi perusahaan ini untuk melakukan kegiatan eksploitasi di tempat tersebut. Begitu pula. Kawasan Tatar-Sepang yang seluas ± 5.800 Ha yang telah dikukuhkan sebagai Kawasan Suaka alam akan dengan mudah diperoleh PTNNT demi membangun akses ke Dodo-Rinti atau ke wilayah penambangan Batu Hijau yang terdapat di sebelah Utaranya yang masih merupakan kawasan hutan lindung tersebut. Kasus pengubahan status hutan lindung di Batu Hijau, dengan menggesernya ke arah utara, sehingga memungkinkan PTNNT beroperasi seperti sekarang ini menjadi contoh yang baik untuk direnungkan dan kesuksesan itu akan diulangi kembali untuk dapat melakukan penambangan di tempat-tempat lainnya.

Bertolak dari persoalan di atas, untuk pembenaran terhadap tindakan memberi rekomendasi bagi perluasan wilayah kontrak karya PTNNT tersebut, pihak pemerintah daerah berupaya menjelaskan tindakannya itu dengan permainan bahasa, berupa manipulasi semantis dengan substitusi simbol, yaitu mengganti istilah perluasan wilayah dengan istilah pengembangan usaha. Dua istilah yang sebenarnya setali tiga uang, karena dalam istilah pengembangan usaha terkandung pula makna perluasan wilayah, hanya dalam istilah yang terakhir disebutkan itu lebih netral, dapat bermakna perluasan dan dapat pula tidak bermakana perluasan. Sebab, pengembangan usaha dapat pula dilakukan ditempat yang itu-itu saja dengan pola intensifikasi. Jika pada masa Orde Baru permaianan bahasa semacam itu merupakan sesuatu yang sering ditemui untuk mengelabui masyarakat, misalnya menggantikan istilah kenaikan harga dengan penyesuaian harga, ditahan diganti dengan diamankan dll., maka rupa-rupanya penyakit orde baru yang cenderung bersifat hipokrit ini juga masih juga melanda kita yang hidup di alam reformasi inii.  Kadang terlintas dalam pikiran, mungkin pemanfaatan kehadiran PTNNT bagi kesejahteraan masyarakat baru dapat dicapai secara maksimal manakala kita telah dapat berpikir jernih, jujur, dan mengihtiarkan segala tindakan kita hanya semata-mata untuk beribadah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perluasan wilayah operasi PTNNT sebaiknya ditunda sampai kita mampu berpikir jernih dan jujur.

Akhirnya, lemahnya daya kritis para pemimpin daerah terutama yang berkaitan dengan masalah aspek legal formal (pemahaman akan kontrak karya) membuat hati kita bertanya-tanya, apakah kabupaten Sumbawa kekurangan ahli hukum yang mampu memahami isi kontrak karya? Bukankah individu yang menjabat sebagai Bupati dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat kita kedua-duanya menyandang gelar Sarjana Hukum ? Atau sengaja tidak mau memahami isi kontrak karya sehingga secara psikologis jika terjadi penyimpangan dalam tindakannya yang berhubungan dengan masalah kontrak karya mereka merasa tidak terbebani, karena ketidaktahuan tersebut.

Atau pula karena sudah menganggap bahwa kontrak karya, seperti pendapat salah seorang teman pakar hukum ternama dan telah meraih gelar akademik tertinggi dalam bidang itu, sebagai kitab suci. Yang karena itu terdapat dua kemungkinan perlakuan terhadap kitab suci, yaitu mempelajarinya karena sebagai petunjuk untuk menjalani suatu kegiatan atau tidak mempelajarinya sama sekali karena sudah dipandang suci, dan karena itu pula terlalu naif jika harus dijamak oleh insan yang masih belum bersih. Kedua sikap ini, muncul misalnya di kalangan umat beragama (termasuk Islam) dalam memperlakukan alqur’an sebagai tuntunan umat yang beragama Islam.

 

  • KELEMAHAN KONTRAK KARYA PELUANG PTNNT UNTUK BERMAIN CURANG
  • BEBERAPA TINDAKAN PTNNT YANG MELANGGAR KONTRAK KARYA
  • TIM INDENPENDEN: UPAYA PTNNT MENCARAI LEGALITAS AKADEMIK BAGI AKTIVITAS PENAMBANGAN