KEBERAGAMAN BAHASA DI INDONESIA

oleh: Prof. Mahsun

 

ABSTRAK

       Bahasa merupakan elemen utama pengikat bangunan kebangsaan Indonesia.Hal ini direfleksikan dalam salah satu butir Sumpah Pemuda yang diikrarkan 28 Oktober 1928 dan dalam UUD 1945. Kesadaran akan pentingnya bahasa sebagai elemen utama pengikat bangunan kebangsaan Indonesia tersebut tidak hanya berhenti pada penetapan sebuah bahasa nasional dan bahasa resmi negara, yaitu bahasa Indonesia, tetapi dilanjutkan dengan pengakuan keberadaan bahasa-bahasa lokal. UUD 1945 mempertegas bahwa bahasa lokal yang digunakan dan dipelihara penuturnya juga dipelihara negara.Oleh karena itu, keberadaan bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lokal menjadi penanda atau jati diri keberadaan negara bangsa Indonesia.

      Pentingnya relasi antara kebangsaan dan kebahasaan,  menyebabkanisu-isu yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara mempengaruhi paradigma penetapan kebijakan penanganan masalah keberagaman bahasa di Indonesia.Dalam makalah ini dibicarakan dua tipe paradigm pembangunan bidang kebahasaan, yaitu (a) tipe yang berorientasi pada penekanan fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi dengan sasaran pembinaan pada pemakaian bahasa masyarakat dan (b) tipe yang berorientasi tidak hanya penekanan pada fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi tetapi juga bahasa sebagai identitas atau jati diri bangsa dengan sasaran pembinaan pada pemakaian bahasa masyarakat dan dunia pendidikan. Kedua tipe ini dielaborasi dari kebijakan yang dijalankan oleh institusi negara yang diberi otoritas untuk menangani masalah keberagaman bahasa di Indonesia, dalam hal ini Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Kata Kunci: keberagaman bahasa, bahasa nasional, bahasa negara, bahasa lokal, jati diri, sarana komunikasi,

 1. Pendahuluan

          Ditinjau dari sudut pandang bahasa sebagai identitas komunitas-komunitas yang membentuk nasionalitas keindonesiaan, Indonesia merupakan salah satu negara yang majemuk, karena di samping terdapat bahasa nasional dan bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia, juga terdapat beratus-ratus bahasa lokal. Sampai tahun 2012, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), telah melakukan pemetaan bahasa-bahasa di Indonesia, dan mengidentifikasi sebanyak 546 bahasa lokal (pada Kongres Bahasa Nasional Kesembilan, 2008 yang lalu dilaporkan 442 bahasa lokal di Indonesia). Jumlah tersebut dipastikan akan bertambah, karena saat ini sedang dilakukan analisis data kebahasaan yang dikumpulkan di wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku sejumlah 70 daerah sampel penelitian. Dalam UUD 1945, bahasa lokal disebut dengan nama bahasa daerah, meskipun istilah ini cukup menyesatkan (periksa Mahsun, 2009).

        Selain bahasa Indonesia dan bahasa lokal/daerah di atas, juga terdapat beberapa bahasa asing yang diajarkan pada pendidikan formal. Bahkan dalam situasi dan pada satuan pendidikan tertentu bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris, digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan. Dengan demikian, di Indonesia terdapat tiga jenis bahasa, yaitu bahasa nasional/negara, bahasa lokal/daerah, dan bahasa asing.

           Selanjutnya, ditinjau dari sudut pandang interelasi antara ketiga jenis bahasa tersebut, keberadaan bahasa Indonesia jauh lebih beruntung dibandingkan dengan kondisi keberadaan bahasa-bahasa lokal. Pemantapan fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara, secara tidak langsung menempatkan bahasa-bahasa lokal pada posisi marginal. Ditambah lagi dengan kondisi sebagian besar bahasa lokal tersebut memiliki jumlah penutur yang relatif kecil serta tidak memiliki tradisi tulis. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masalah kepunahan bahasa lokal menjadi persoalan serius yang dihadapi Indonesia.

           Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara, meskipun dikatakan masih lebih beruntung dibandingkan dengan bahasa lokal, bukan berarti bahasa Indonesia berada dalam posisi yang aman, tanpa masalah. Apabila bahasa Indonesia dijadikan sebagai salah satu indikator utama dalam membentuk nasionalitas (negara bangsa) Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa di seluruh wilayah Indonesia, belum sepenuhnya menampilkan wajah keindonesiaan. Berbagai spanduk, nama badan/lembaga dll. yang terpampang di ruang publik secara gamblang dan kasat mata sebagian besar menggunakan bahasa asing. Kondisi ini telah memengaruhi kebijakan penanganan masalah kebahasaan di Indonesia. Salah satu kebijakan itu difokuskan pada upaya memperkuat bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi yang kegiatannya berupa penguatan daya ungkap serta penetapan kedudukan dan fungsi ketiga jenis bahasa tersebut. Persoalannya, apakah sudah cukup penanganan masalah kebahasaan di Indonesia dengan berlandaskan pada paradigma tersebut  dapat menjamin keberadaan bahasa Indonesia dan bahasa lokal sebagai penyokong pilar NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika? Tentulah tidak, diperlukan kebijakan baru yang berlandaskan pada isu dan paradigma baru pula. Isu dan paradigma baru apakah yang akan mendasari kebijakan penanganan masalah kebahasaan di Indonesia menjadi pembahasan utama  dalam makalah ini.

2.  Bahasa dan Masalah Keindonesiaan 

          Ada tiga elemen yang dapat dipilih untuk menjadi landasan pembentukan nasionalitas negara bangsa, yaitu ras/suku, agama, dan bahasa (Anwar, 2008). Jika elemen ras yang dipilih, betapa sulit bangunan nasionalitas Indonesia akan ditegakkan. Bayangkan, jika berpatokan pada bahasa sebagai penanda identitas etnis (ras) maka berdasarkan identifikasi awal tentang jumlah bahasa lokal tersebut dapat dikatakan bahwa ada 546 etnis yang terdapat di Indonesia. Lalu etnis yang manakah yang ditetapkan sebagai representasi keindonesiaan negara bangsa Indonesia? Suatu pilihan yang sangat sulit, boleh jadi pilihan itu justeru menempatkan cita-cita membangun NKRI hanya sebatas angan-angan belaka.

Begitu pula, jika elemen agama yang dipilih, maka agama yang manakah dari enam agama yang diakui pemerintah menjadi representasi keberadaan NKRI tersebut? Kegagalan Piagam Jakarta menunjukkan betapa elemen agama justeru memperlemah semangat membangun keindonesiaan. Kiranya tidak keliru para pendiri bangsa Indonesia untuk mengedepankan bahasa nasional sebagai pondasi dibangunkannya nasionalitas negara bangsa Indonesia.

Dipilihnya bahasa Melayu yang dari segi jumlah penuturnya relatif kecil dibandingkan dengan penutur bahasa Jawa (waktu itu mencapai 40.000.000 jiwa) sungguh merupakan langkah yang tepat. Hal ini disebabkan bahasa Melayu, di samping tidak mengenal gradasi tingkat tutur yang mencerminkan gradasi struktur sosial yang ketat, juga bahasa ini memiliki sebaran geografis yang mencakupi seluruh Nusantara. Sehingga, bahasa ini telah menjadi lingua franca bagi sebagian besar wilayah tutur bahasa lokal di Nusantara. Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya elemen bahasa dalam membangun nasionalitas keindonesiaan merupakan pilihan yang sangat strategis. Kesadaran itu, tidak hanya terefleksi sebagai salah satu butir dari tiga butir kandungan Sumpah Pemuda yang diikrarkan para pemuda 84 tahun silam (28 Oktober 1928), tetapi juga diekplisitkan di dalam UUD 1945, yaitu penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.

Perhatian terhadap bahasa sebagai elemen utama dalam membangun nasionalitas keindonesiaan tidak hanya berhenti pada penetapan sebuah bahasa yang berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara, tetapi diikuti pada pengakuan keberadaan bahasa-bahasa lokal. Dalam UUD 1945 diterangkan secara eksplisit ihwal keberadaan bahasa-bahasa lokal tersebut sebagai bahasa yang dilindungi oleh negara. Relasi antara bahasa Indonesia dan  bahasa lokal semakin mempertegas keberadaan dua pilar dari empat pilar utama yang membangun nasionalitas keindonesiaan, yaitu pilar NKRI, yang direfleksikan pada pilihan sebuah bahasa nasional dan bahasa resmi negara, yaitu bahasa Indonesia dan pilar Bhinneka Tunggal Ika yang direfleksikan dalam keberagaman bahasa lokal. Kiranya menjadi sangat jelas, keberadaan bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lokal menjadi penanda atau jati diri keberadaan negara bangsa Indonesia.

3. Isu-Isu Keindonesian yang Terkait Penanganan Masalah Kebahasaan

        Sebegitu urgennya relasi antara kebangsaan dan kebahasaan bagi Indonesia, tidak mengherankan jika isu-isu yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara mempengaruhi bangunan paradigma yang akan mendasari kebijakan penanganan masalah keberagaman bahasa di Indonesia. Isu-isu yang menganggap pentingnya bahasa sebagai pondasi kebangsaan, yang sekaligus menjadi identitas atau jati diri bangsa dan suku bangsa Indonesia merupakan isu utama yang muncul pada saat awal pembangunan identitas keindonesiaan. Teks Sumpah Pemuda butir ketiga, yang berbunyi, "Menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia" mengandung makna bahwa keberadaan sebuah bahasa nasional yang mempersatukan berbagai ragam etnis dengan keberagaman bahasa lokal sangat perlu dan dalam kondisi yang bersamaan keberadaan bahasa-bahasa lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat penuturnya juga diakui keberadaannya.

       Isu lain yang terkait dengan masalah kemampuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi untuk mengungkapkan gagasan-gagasan Indonesia baru, maju, dan modern; masih banyak rakyat Indonesia yang belum dapat berbahasa Indonesia; banyak bahasa lokal yang mulai ditinggalkan penuturnya; serta peran bahasa asing yang cukup dominan dalam pemakaian bahasa-bahasa di Indonesia telah memunculkan paradigma pembangunan bidang kebahasaan yang berorientasi pada:

a.  fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi, dan

b. sasaran pembinaan bahasa pada pemakaian bahasa masyarakat. 

       Implikasi dari paradigma di atas telah mendorong lahirmya beberapa kebijakan yang terkait dengan masalah pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa berikut ini.

      Implikasi dari paradigma yang berorientasi pada fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi, telah melahirkan kebijakan untuk memokuskan perhatian pada penguatan daya ungkap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara termasuk sebagai bahasa ilmu pengetahuan, seperti pengembangan leksikon (penambahan jumlah perbendaharaan kata melalui pengembangan perkamusan), pembakuan sistem gramatika (tata bahasa), pembakuan istilah terutama yang terkait dengan bidang ilmu pengetahuan (glosarium bidang ilmu), pengembangan tesaurus, dan standardisasi sistem tata tulis (ejaan). Implikasi lain dari paradigma di atas adalah penetapan kedudukan dan fungsi ketiga jenis bahasa tersebut. Hanya berdasar pada bahasa standar serta kejelasan kedudukan dan fungsi masing-masing jenis bahasa, fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi dapat dijamin keterlaksanaannya secara efektif.

     Adapun implikasi dari paradigma yang berorientasi pada pembinaan bahasa yang mengambil objek sasaran masyarakat, bukan dunia pendidikan, adalah munculnya kegiatan yang berupa penyuluhan bahasa yang mengambil sasaran masyarakat, seperti siaran pembinaan bahasa melalui media elektronik (radio, TV) maupun media cetak, penertiban penggunaan bahasa di ruang publik, peningkatan kualitas bahasa insan media masa dll.

      Selanjutnya, terkait dengan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa daerah telah dilakukan melalui kajian berbagai aspek kebahasaan dan kesastraan, yang mencakupi kajian pengidentifikasian jumlah bahasa di Indonesia, kajian identifikasi jenis sastra, dan deskripsi aspek tertentu dari bahasa-bahasa lokal. Apa yang menarik dari kebijakan penanganan masalah kebahasaan sepanjang periode tersebut adalah perhatian terhadap fungsi bahasa sebagai jati diri bangsa, sebagaimana dihajatkan pada fase awal pembangunan kebangsaan Indonesia agak terabaikan. Hal yang sama terjadi pula pada pemakaian bahasa dalam dunia pendidikan. Persoalannya, sudah cukupkah paradigma kebijakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa di Indonesia yang disebutkan di atas mampu mengakomodasi dan  menetralisasi kondisi bangsa yang sedang dilanda konflik komunal yang dalam bentuk ekstrim mengarah pada disintegrasi bangsa; otonomi daerah yang salah satu wujudnya berupa pembentukan daerah otonom baru dengan menggunakan bahasa sebagai salah satu pembeda dengan provinsi/kabupaten/kota induk? Munculnya semangat etnosentris yang mengarah pada penampakan jati diri melalui pemakaian bahasa lokal yang melanggar kesepakatan tentang kedudukan dan fungsi bahasa lokal? Sudah cukupkah paradigma kebijakan di atas mampu mengatasi kondisi anjloknya nilai ujian nasional pada semua jenjang pendidikan yang salah satu mata pelajaran penyumbangnya adalah pelajaran bahasa Indonesia? Cukupkahparadigma kebijakan di atas membentuk sikap mental cinta dan bangga menggunakan bahasa Indonesia, serta memperkecil jumlah bahasa lokal yang terancam kepunahan? Jawabnya, tentu belumlah cukup. Diperlukan paradigma baru/tambahan guna mengatasi masalah-masalah di atas.

 

4. Paradigma Baru dan Kebijakan Penanganan Masalah Keberagaman Bahasa

      Berbicara ihwal kebijakan pembangunan bidang kebahasaan, termasuk bidang kesastraan, tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan ihwal tugas dan fungsi Badan Bahasa sebagai institusi resmi negara yang ditugasi untuk menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Berdasarkan wujud kebijakan penanganan masalah kebahasaan (termasuk masalah kesastraan) sejak mulai munculnya institusi negara yang menangani masalah kebahasaan tahun 1947, pembangunan bidang kebahasaan dapat dipilah dalam tiga fase, yaitu:

          a. Fase pengenalan identitas kelembagaan (1947--1971)

          b. Fase penguatan kelembagaan, tugas, dan fungsi (1972 -- April 2012), dan

          c. Fase pemantapan tugas dan fungsi (Mei 2012 -- seterusnya).

       Fase pengenalan identitas kelembagaan diwarnai oleh kebijakan penemukenalan identitas institusi kelembagaan, mulai dari Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek (1947), kemudian muncul Balai Bahasa Yogyakarta (1948), diikuti lembaga baru: Lembaga Bahasa Nasional (1952), dan berubah lagi menjadi Lembaga Bahasa dan Kesusastraan (1959). Sepanjang periode ini karya monumental yang menandainya adalah terbit Kamus Umum Bahasa Indonesia (memuat 23.000 lema).

Kemudian fase kedua, adalah fase penguatan kelembagaan, tugas dan fungsi, yang ditandai oleh kebijakan berikut ini.

        Pada fase ini, terjadi perubahan yang sangat fundamental dalam penguatan kapasitas kelembagaan, yaitu perubahan nama dari Lembaga Bahasa dan Kesusustraaan menjadi Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (1975), kemudian menjadi Pusat Bahasa (2004) dan berubah lagi menjadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2010). Perubahan yang terakhir tidak hanya menyangkut perubahan nama sebagaimana terjadi sebelumnya, tetapi juga disertai perubahan status birokrasi dari eselon dua menjadi eselon satu, yang sebelumnya bertanggung jawab kepada Dirjen Kebudayaan/Sekretariat Jenderal, sekarang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Selanjutnya, kebijakan penguatan fungsi bahasa pada fase ini lebih ditekankan pada fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi, misalnya tampak dari kegiatan penanganan masalah kebahasaan berikut:

a.  standardisasi ejaan (EYD, 1972);

b.  standardisasi Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia (1988);

c.  pengembangan kosakata berupa penambahan jumlah lema pada KUBI

    dari 23.000 lema pada 1953 menjadi 24.000 lema pada 1973;

d. pengembangan kosakata berupa penambahan jumlah lema pada KUBI

    dari 24.000 lema pada 1973  menjadi 62.000 lema pada 1988 dengan

    nama baru Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); pada tahun 1991 naik

    menjadi 72.000 lema, tahun 2001: 78.000 lema, dan pada 2008: mencapai

    90.000 lema dengan tambahan 2.039 ungkapan;

e. pengembangan daya ungkap untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai

    bahasa ilmu pengetahuan dengan mengindonesiakan sebanyak 350.000

    istilah dalam bentuk glosarium 41 bidang ilmu sepanjang tahun 1978 – 2008;

f. penerbitan tesaurus alfabetis (2008).

Untuk bahasa lokal, telah dilakukan kajian yang bertujuan menyediakan pangkalan data dalam bentuk pemetaan bahasa-bahasa di Indonesia. Seperti disebutkan di atas, sampai tahun 2012 telah diidentifikasi sejumlah 546 bahasa. Jumlah ini dipastikan   bertambah karena penelitian ini masih berlangsung. Selain itu, sampai tahun 2000 kajian bahasa dan sastra lokal mencapai masing-masing 874 judul dan 341 judul, serta 145 judul untuk penelitian bahasa Melayu. Penelitian terhadap bahasa dan sastra daerah tersebut lebih bersifat deskriptif yang terkait dengan kajian sistem bahasa dan sastranya.

Selain itu, terdapat sejumlah bahasa lokal yang telah disusun kamusnya serta materi pembelajaran untuk menjadikan bahasa tersebut sebagai materi pembelajaran di sekolah-sekolah. Namun, jika ditinjau dari segi jumlah bahasa yang terdapat di Indonesia jumlah yang telah ditangani tersebut masih sangat terbatas. 

Dari segi penetapan kebijakan penanganan masalah keberagaman bahasa, seminar politik bahasa telah dilakukan sebanyak dua kali sepanjang periode kedua (1975 dan 1999). Hasilnya berupa kebijakan penetapan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, bahasa lokal, dan bahasa asing (periksa Halim, 1975) dan penegasan kembali kedudukan dan fungsi ketiga jenis bahasa tersebut melalui seminar politik bahasa pada 1999 (periksa Alwi dan Sugono, 2000).

Sepanjang periode ini, selain kebijakan politik bahasa nasional berhasil dirumuskan dab disahkan undang-undang yang semakin memperkuat peran Badan Bahasa, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Pada periode ini pula kebijakan memperkuat fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan internasional semakin digalakkan. Hal ini ditandai dengan kebijakan pengembangan materi pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing (BIPA) dan pengembangan alat uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI) yang dimulai 2004.

Apa yang menarik dari kebijakan penanganan masalah kebahasaan sepanjang dua  periode tersebut adalah kebijakan yang memprioritaskan pembangunan bidang kebahasaan pada paradigma yang berorientasi pada fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi dan sasaran pembinaan yang difokuskan pada pemakaian bahasa masyarakat. Fungsi bahasa sebagai lambang jati diri bangsa yang menjadi komitmen awal pembentukan negara bangsa Indonesia kurang mendapat perhatian, meskipun dalam kongres bahasa keenam dan kesembilan, subtema ini muncul. Dalam praktik kebijakan operasional fungsi bahasa sebagai jati diri bangsa belum mendapat porsi yang memadai serta belum jelas arah tindakannya. Kurangnya perhatian terhadap fungsi bahasa sebagai jati diri bangsa mengakibatkan pemanfaatan potensi keberagaman bahasa lokal sebagai pendukung utama pilar NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika belum dimanfaatkan secara maksimal. Keberagaman bahasa lokal hanya dilihat dalam keterasingan satu sama lain. Begitu pula pemakaian bahasa dalam dunia pendidikan kurang mendapat perhatian, karena diasumsikan bahwa dalam dunia pendidikan terdapat guru yang diharapkan menjadi penjaga gawang pemakaian bahasa generasi muda penerus bangsa yang dididik melalui jalur pendidikan formal.

Dengan demikian, paradigma yang menjadi landasan penetapan kebijakan pembangunan bidang kebahasaan di Indonesia di atas belum dapat menjawab isu-isu yang terkait dengan persoalan otonomi daerah, yang di dalamnya muncul ekses negatif berupa:

           a. bertumbuhkembangnya semangat lokalitas/etnosentris;

           b. konflik sosial yang mengarah disintegrasi sosial bahkan disintegrasi bangsa;

           c. pemekaran wilayah yang menggunakan bahasa sebagai batas wilayah yang

           kadang-kadang memunculkan konflik sosial;

           d. krisis moral/karakter;

           e. capaian hasil ujian nasional dalam bidang bahasa Indonesia yang belum

              memenuhi harapan ideal;

           f. banyak bahasa lokal yang terancam punah.

Untuk menyiasati isu-isu tersebut, paradigma baru sebagai bentuk perluasan dari paradigma yang ada sebelumnya perlu dikembangkan. Selanjutnya, paradigma baru itu dijadikan landasan dalam merumuskan kebijakan penanganan masalah keberagaman bahasa di Indonesia. Adapun paradigma tersebut adalah paradigma yang di samping memberi penekanan pada fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi juga penekanan pada fungsi bahasa sebagai jati diri bangsa dan paradigma yang memberikan penekanan pembinaan pemakaian bahasa tidak hanya pada masyakat tetapi juga pada dunia pendidikan. Paradigma yang memberikan penekanan pada bahasa sebagai jati diri bangsa serta pembinaan bahasa yang berorientasi dunia pendidikan akan memberikan ruang untuk mengintegrasikan bahasa dalam kebudayaan dan pendidikan sebagai nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tempat Badan Bahasa mendedikasikan tanggungjawabnya.

Berdasarkan paradigma baru di atas, kebijakan penanganan masalah kebahasaan (termasuk sastra yang menggunakan medium bahasa) diarahkan pada:

  1. penguatan daya ungkap bahasa Indonesia terus ditingkatkan melalui kegiatan pengembangan kosakata dan istilah dalam rangka mengembangkan dan membina bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa ilmu pengetahuan, dan bahasa pergaulan internasional;
  2. penguatan fungsi bahasa lokal sebagai penyangga pilar kebangsaan Indonesia, khususnya pilar NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, melalui peningkatan kajian bahasa lokal dalam hubungan satu sama lain untuk mewujudkan cita-cita "Bahasa untuk Perdamaian", seperti kajian dan pemanfaatan hasil kajian yang berhubungan dengan relasi kekerabatan bahasa, adaptasi linguistik dan adaptasi sosial, kajian genolinguistik, bahasa dan sistem budaya dll.;
  3. pelindungan bahasa selain dilakukan melalui pendokumentasian juga dilakukan melalui upaya menjadikan bahasa lokal sebagai materi pembelajaran pada pendidikan formal (materi muatan lokal). Materi muatan lokal yang di samping meningkatkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar (pengembangan logika) juga untuk pengembangan etika dan estetika;
  4. penanganan bahasa dalam dunia pendidikan ditujukan pada upaya penguatan kompetensi komunikatif guru nonbidang studi bahasa Indonesia, dan penguatan kompetensi pedagogi serta profesional guru bidang studi bahasa Indonesia;
  5. pengembangan bahan ajar danpengembangan alat evaluasi kemahiran berbahasa.

Selain itu, penanganan masalah keberagaman bahasa di Indonesia, menempatkan masalah pelindungan bahasa sebagai tujuan akhir dari setiap upaya yang berhubungan dengan pengembangan dan pembinaan bahasa. Sementara itu, pengembangan bahasa haruslah ditujukan dalam rangka pembinaan bahasa untuk tujuan tertentu. Di antara pengembangan dan pembinaan memiliki relasi pendasaran, dan antara pengembangan dan pembinaan memiliki relasi pendasaran dengan pelindungan bahasa. Dengan demikian, di antara ketiga tugas utama Badan Bahasa memiliki relasi yang bersifat siklik-pendasaran.

Selanjutnya, ketiga tugas utama Badan Bahasa tersebut dilaksanakan dengan berbasis pada riset. Pada kegiatan yang berhubungan dengan tugas pengembangan terdapat dua jenis riset, yaitu riset dasar dan riset pengembangan. Riset dasar ditujukan sebagai kajian awal dalam rangka penyediaan pangkalan data. Termasuk ke dalam riset tipe ini, misalnya: pemetaan bahasa dan sastra,  kajian struktur bahasa dan sastra, penelitian komptensi profesional dan pedagogi guru bidang studi bahasa Indonesia. Adapun riset pengembangan adalah riset yang dilakukan untuk pengembangan substansi kebahasaan dalam rangka pembinaan bahasa  untuk tujuan tertentu. Termasuk dalam tipe riset ini adalah riset penentuan bahasa standar, riset standardisasi aspek kebahasaan, seperti ejaan, tata bahasa, pengembangan bahan ajar dll. Oleh karena itu, informasi dasar (pangkalan data) yang menjadi hasil riset dasar haruslah merupakan informasi yang dapat dijadikan landasan bagi pengembangan materi kebahasaan untuk keperluan terlaksananya riset pengembangan.

Selanjutnya, riset pembinaan adalah riset yang dilakukan dalam rangka penerapan dan pengukuran hasil penerapan substansi atau nonsubstansi yang terkait dengan kebahasaan/kesastraan untuk tujuan tertentu.  Riset ini bersifat kaji tindak, yang bertujuan mengukur ketercapaian hasil pembinaan bahasa. Semua kegiatan riset yang dilakukan di atas haruslah berujung pada pelindungan bahasa.

Tugas pengembangan dan pembinaan bahasa dikatakan telah membuahkan hasil berupa pelindungan bahasa, jika telah mencapai indikator-indikator berikut ini.

Pertama, untuk bahasa-bahasa yang  pada saat kini dipandang sebagai bahasa yang berada pada posisi aman dari ancaman kepunahan(safe), dikatakan telah dilakukan pelindungan terhadapnya, jika indikator-indikator berupa: (a) sistem kebahasaan bahasa itu telah distandardisasikan (sistem ejaan, tata bahasa, leksikon), (b) memiliki rekaman kebahasaan dalam bentuk korpus bahasa, (c) pengayaan kosakata untuk memperkuat daya ungkap bahasa itu terus dikembangkan, (d) bahasa itu telah menjadi salah satu materi pembelajaran pada pendidikan formal, (e) masyarakat penuturnya memiliki  sikap positif terhadap bahasanya, (f) memiliki rekaman sistem budaya yang terkandung dalam ekspresi kebahasaannya, dan (g) bahasa itu digunakan dalam komunikasi sehari-hari sesuai kedudukan dan fungsinya.

Kedua,  untuk bahasa-bahasa yang masih mungkin untuk diselamatkan dari ancaman kepunahan, dikatakan telah mendapat pelindungan jika memenuhi indikator-indikator: (a) sistem kebahasaan bahasa itu telah distandardisasikan (sistem ejaan, tata bahasa, leksikon), (b) memiliki rekaman kebahasaan dalam bentuk korpus bahasa, (c) pengayaan kosakata untuk memperkuat daya ungkap bahasa itu terus dikembangkan, (d) bahasa itu telah diusahakan menjadi salah satu materi pembelajaran pada pendidikan formal, (e) masyarakat penuturnya memiliki  sikap positif terhadap bahasanya, (f) memiliki rekaman sistem budaya yang terkandung dalam ekspresi kebahasaannya, dan (g) bahasa itu digunakan dalam komunikasi sehari-hari sesuai kedudukan dan fungsinya. Adapun bahasa yang dikategorikan sebagai bahasa-bahasa yang masih mungkin untuk diselamatkan adalah bahasa-bahasa yang oleh Grimes (2001) dikelompompokkan ke dalam bahasa yang mengalami kemunduran (eroding) dan stabil tetapi terancam kepunahan (stable but threatened).

Selanjutnya, untuk bahasa-bahasa yang sudah tidak mungkin lagi diselamatkan dari ancaman kepunahan, dikatakan telah dilakukan pelindungan, jika telah memenuhi indikator-indikator: (a) data bahasa tersebut sudah terekam dalam bentuk dokumentasi, dan (b) sistem budaya yang terekam dalam bahasanya sudah terdeskripsi. Bahasa yang dikelompokkan dalam tipe bahasa yang sudah tidak mungkin diselamatkan adalah bahasa-bahasa yang oleh Grimes (2001) dikelompokkan dalam kelompok kritis (critically endangered), sangat terancam (severely endangered), dan terancam (endangered).

Akhirnya, untuk bahasa-bahasa yang sudah punah dikatakan telah dilakukan pelindungan jika telah memenuhi indikator: (a) sisa-sisa rekaman penggunaan bahasa dalam bentuk tulisan sudah berhasil dihimpun dan didokumentasikan, dan (b) sistem budaya yang terekam dalam bahasa yang dihimpun telah diusahakan untuk dideskripsikan.

Patut ditambahkan, bahwa tugas pelindungan bahasa tidak hanya dilakukan terhadap bahasa yang terancam punah, tetapi dilakukan pula terhadap bahasa yang dipandang, pada masa kini, dipandang berada dalam posisi aman.  Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa bahasa merupakan organisme yang kehadirannya tidak kekal. Ia lahir, tumbuh, dan berkembang, serta akhirnya menuju kepunahan.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya tergambar bahwa antara tugas pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa, dalam konteks NKRI, memiliki relasi  satu sama lain. Secara diagramatis, relasi tersebut diperlihatkan berikut ini.

Sekadar contoh, dalam praktik kegiatan penanganan masalah keberagaman bahasa, wujud kegiatannya dapat diperlihatkan berikut ini.

 

5. Catatan Penutup 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan beberapa hal sebagai catatan penutup berikut ini.

       Dalam rangka membangun nasionalitas keindonesiaan, Indonesia memilih elemen bahasa sebagai benang pengikatnya, bukan ras atau agama. Hal ini tergambar dari penyebutan bahasa (Indonesia) sebagai salah satu pembentuk nasionalitas keindonesiaan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Konsekuensi dari pilihan itu, masalah kebahasaan merupakan salah satu masalah dasar yang diatur di dalam UUD 1945.

        Di dalam UUD tersebut, selain diatur mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi/bahasa negara, juga diatur ihwal keberadaan bahasa-bahasa lokal. Bahasa-bahasa lokal/bahasa daerah yang masih digunakan dan dipelihara penuturnya, juga dipelihara oleh negara. Dengan demikian, spirit UUD 1945 yang menjadi landasan semua ketentuan perundang-undangan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, menempatkan masalah keberagaman bahasa sebagai salah satu isu sentral dan mendapat perhatian negara.

        Sebagai salah satu isu sentral dan mendapat perhatian negara, maka untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang kebahasaan, pemerintah menugasi institusi negara yang khusus menangani masalah tersebut. Dengan kata lain, kebijakan penanganan masalah kebahasaan di Indonesia merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh institusi kebahasaan itu sendiri. Oleh karena itu, membicarakan kebijakan penanganan keberagaman bahasa di Indonesia sama dengan membicarakan institusi kebahasaannya, yang dalam hal ini adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa).

          Terdapat tiga fase perjalanan penanganan masalah kebahasaan (termasuk kesastraan) di Indonesia, yaitu (a) fase pengenalan identitas kelembagaan (1947--1971);(b) fase penguatan kelembagaan, tugas, dan fungsi (1972--April 2012);(c) fase pemantapan tugas dan fungsi (mulai Mei 2012--). Fase pertama banyak diwarnai oleh perubahan identitas kelembagaan, dari cikal bakal berupa institut pada tahun 1947, muncul berupa Balai Bahasa di Yogyakarta tahun 1948, lalu muncul cikal  bakal institusi induknya bernama Lembaga Bahasa Nasional pada 1952, dan berubah nama menjadi Lembaga Bahasa dan Kesusastraan pada 1959. Pada fase ini, muncul terbitan kamus bahasa Indonesia untuk pertama kalinya (1953) dengan nama Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) dengan kandungan isi 23.000 lema.

          Fase kedua, fase penguatan kelembagaan, tugas, dan fungsi. Pada fase ini, terjadi perubahan yang sangat fundamental mengenai identitas kelembagaan dari institusi negara yang berstruktur birokrasi eselon dua menjadi eselon satu (2010) dengan beberapa kali perubahan nama. Mulai dari perubahan nama Lembaga Bahasa dan Kesusastraan menjadi Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (1975), berubah lagi menjadi Pusat Bahasa (2004), sampai, terakhir menjadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2010).

        Isu utama yang menjadi dasar penetapan kebijakan penanganan masalah kebahasaan sepanjang fase ini adalah masalah rendahnya daya ungkap bahasa Indonesia, masih banyak warga negara Indonesia yang belum dapat berbahasa Indonesia, keberadaan bahasa-bahasa asing yang ikut mempengaruhi penggunaan bahasa di Indonesia. Berangkat dari isu-isu tersebut ditetapkanlah kebijakan penanganan masalah kebahasaan yang berorientasi pada penekanan fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi dengan sasaran pembinaan pada pemakaian bahasa masyarakat.

         Beberapa kegiatan terkait kebijakan di atas, yang mewarnai perjalanan penanganan masalah keberagaman bahasa di Indonesia adalah: (a) standardisasi bahasa (ejaan, tata bahasa), (b) penguatan daya ungkap melalui pengembangan kosa kata (kamus), pengembangan istilah (glosarium bidang ilmu),  (c) penyusunan tesaurus (d) penetapan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, bahasa lokal/bahasa daerah, dan bahasa asing. Untuk pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa lokal dilakukan upaya penyediaan pangkalan data berupa: informasi kebahasaan dalam bentuk peta bahasa, deskripsi struktur bahasa dan sastra lokal, pengembangan kamus (beberapa bahasa dan masih terbatas pada bahasa tertentu), pengembangan materi muatan lokal bahasa lokal (juga masih terbatas).

      Pelaksanaan kegiatan, terkait dengan penanganan masalah bahasa lokal, sebagai tindak lanjut dari implementasi kebijakan tersebut belum tersusun secara terencana, terarah, dan terukur. Antara kegiatan yang menyangkut pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa tidak memperlihatkan relasi pendasaran. Sebagai contoh, tahun 1970-an dan tahun 1980-an terjadi kegiatan pendeskripsian aspek struktur bahasa lokal secara besar-besaran dengan  tidak didahului oleh kegiatan penetapan apakah isolek yang dideskripsikan struktur bahasanya itu memang merupakan sebuah bahasa yang berdiri sendiri atau hanya sebuah varian dari sebuah bahasa. Kegiatan penetapan status isolek sebagai bahasa melalui program pemetaan bahasa dilakukan lebih kemudian (mulai 1991). Akibatnya, terdapat suatu isolek tertentu yang dideskripsikan strukturnya dengan nama bahasa tertentu, tetapi setelah dilakukan verfikasi ilmiah, isolek tersebut hanya merupakan variasi dialektal dari sebuah bahasa.

          Baik pada fase pertama maupun fase kedua memiliki paradigma penanganan masalah kebahasaan yang sama. Isu-isu yang terkait dengan: (a) bertumbuhkembangnya semangat lokalitas/etnosentris, (b) konflik sosial yang mengarah disintegrasi sosial bahkan disintegrasi bangsa, (c) Pemekaran wilayah yang cenderung menggunakan bahasa sebagai batas wilayah, kadang-kadang memunculkan konflik sosial,  (d) krisis moral/karakter, (e) lemahnya capaian hasil ujian nasional dalam bidang bahasa Indonesia, dan (f) banyak bahasa lokal yang terancam punah belum sepenuhnya menjadi dasar penetapan kebijakan penanganan masalah kebahasaan.

Untuk itulah, pada fase ketiga ditentukan paradigma yang mendasari kebijakan penanganan masalah keberagaman bahasa dengan mempertimbangkan isu-isu tersebut. Paradigma dimaksud merupakan perluasan dari paradigma penetapan kebijakan sebelumnya. Adapun paradigma pembangunan bidang kebahasaan pada fase ketiga adalah berikut ini.

  1. paradigma yang memandang bahasa tidak hanya sebagai sarana  komunikasi tetapi juga sebagai  jati diri bangsa;
  2. paradigma pembinaan yang berorientasi pada pemakaian bahasa dalam masyarakat dan dunia pendidikan.

       Kebijakan yang terkait dengan paradigma pertama, selain akan meneruskan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan daya ungkap bahasa Indonesia dan bahasa lokal agar mampu menjadi alat ekspresi manusia Indonesia maju dan modern, juga dilakukan kegiatan kajian dan penerapan hasil kajian bahasa untuk perdamaian. Suatu cita-cita membangun masyarakat Indonesia yang berbhinneka dalam ketunggalikaan dengan memanfaatkan unsur-unsur kesamaan historis dan kesamaan asal bahasa-bahasa lokal yang terdapat di Indonesia.

      Adapun kebijakan yang terkait dengan paradigma kedua, selain akan melanjutkan kegiatan pembinaan bahasa dengan sasaran pemakaian bahasa oleh masyarakat juga akan dilakukan pembinaan pemakaian bahasa di dunia pendidikan. Kegiatan seperti penguatan kompetensi komunikatif, profesional, dan pedagogi guru bahasa Indonesia; pengembangan materi pendidikan karakter berbasis bahasa dan sastra; pengembangan materi pembelajaran bahasa lokal yang berorientasi pengembangan logika, etika, dan estetika akan menjadi kegiatan utama pembinaan bahasa yang berorientasi pada pemakaian bahasa dunia pendidikan.

      Selain itu, kebijakan penanganan keberagaman bahasa di Indonesia dilaksanakan melalui penetapan masalah pelindungan sebagai tujuan akhir dari semua aktivitas pengembangan dan pembinaan bahasa. Dengan kata lain, pengembangan bahasa dilakukan dalam rangka pembinaan bahasa dan pada akhirnya, segala aktivitas yang dilakukan dalam kaitannya dengan pengembangan haruslah ditujukan untuk pelestarian bahasa itu sendiri. Pada akhirnya, segala aktivitas pembangunan bidang kebahasaan ditujukan sebagai salah satu ihktiar menjaga keutuhan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Ahyar. 2008. “Bahasa Indonesia dan Realitas Indonesia”. Makalah Kongres Bahasa Indonesia ke-IX, di Jakarta.

Alwi, Hasan dan Sugono, Dendy. 2000. Politik Bahasa. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2011. Kumpulan Putusan Kongres Bahasa Indonesia I – IX Tahun 1938 – 2008.

Grimes, Barbara F. 2001. “Kecenderungan Bahasa untuk Hidup dan Mati secara Global: Sebab, Gejala, dan Pemulihan untuk Bahasa-Bahasa yang Terancam Punah”. PELBBA 15. Jakarta: Unika Atmajaya.

Halim, Amran. 1975. Politik Bahasa. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Jumariam dkk. 2000. Bibliografi Hasil Kegiatan Penelitian dan Penyusunan Bahasa dan Sastra Daerah dan Melayu. Jakarta: Pusat Bahasa

Mahsun. 2009. “Beberapa Persoalan dalam Menjadikan Bahasa Ibu sebagai Bahasa Pengantar Pendidikan di Indonesia”. Makalah Dalam Kongres Internasional Bahasa Ibu di Sabuga, Bandung.

Pusat Bahasa. 2008. Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.