KONFLIK DAN AKAR PENYEBABNYA: PENGAMATAN AWAL TERHADAP POTENSI KONFLIK DI NUSA TENGGARA BARAT

Oleh: Prof. Mahsun 

1. Pendahuluan

                 Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah propinsi, yang terdapat di kawasan timur Indonesia, yang memiliki tingkat heteroginitas penduduknya yang sangat tinggi. Dari segi etnis yang mayoritas dan asli yang menjadi penghuni daerah ini paling tidak dapat diidentifikasi ada tiga etnis besar, yaitu etnis Sasak, etnis Samawa (Sumbawa), dan etnis Mbojo. Secara linguistik historis komparatif telah diidentifikasi bahwa etnis Mbojo, yang merupakan penduduk asli di kabupaten Dompu dan Bima (di Pulau Sumbawa), lebih dekat kekerabatannya dengan kelompok etnis yang terdapat di Sumba, Flores, Makassar atau yang dikenal dengan istilah subkeluarga Austronesia Timur, sedangkan dua etnis lainnya: etnis Sasak dan etnis Samawa (yang pertama penghuni pulau Lombok dan yang kedua penghuni pulau Sumbawa bagian barat) memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat, yaitu berasal dari Proto-Sasak-Sumbawa (periksa Mbete, 1990) atau dalam kelompok yang lebih besar, bersama Bali, Jawa dll. masuk subkeluarga Autronesia Barat (periksa Brandes, 1884 dan Dyen, 1965). Selain tiga etnis besar yang merupakan penduduk asli tersebut, terdapat juga etnis Bali yang telah mendiami pulau Lombok beberapa ratus tahun yang lalu, etnis Jawa, Minang, Madura, Sunda, Bugis, Flores dll.

               Kondisi heteroginnya penduduk daerah ini tidak hanya mengisyaratkan kekayaan potensi sumber daya, tetapi juga inheren di dalamnya mengandung potensi konflik (bandingkan dengan Warsilah, 2000). Dalam interaksi satu etnis dengan etnis lainnya tidak jarang menimbulkan pergesekan satu sama lain, yang mengarah pada gangguan terhadap tatanan hidup ke-NTB-an. Sehubungan dengana itu, tulisan ini akan mencoba menguak secara selintas, sebagai kajian awal, terhadap-potensi konflik yang melibatkan komunitas NTB; serta mencoba menjelaskan sifat konflik tersebut.

 

2. Potensi Konflik Antar dan Intra Etnis di NTB

                 Heterogitas komunitas NTB yang begitu tinggi telah diikuti pula oleh tingginya tingkat potensi terjadinya konflik. Tidak mengherankan, jika NTB termasuk lima besar kawasan yang rawan konflik. Intensnya konflik di kawasan ini dapat ditunjukkan, misalnya meskipun begitu represifnya pemerintahan Orde Baru dalam meredam konflik melalui reduksi Sara, namun di daerah ini masih juga muncul riak-riak konflik internal yang berbau Sara, seperti kasus kerusuhan di Kabupaten Bima yang terjadi antarumat Islam dan Kristiani tahun 1970-an, kasus antaretnis Samawa dengan Bali pada 17-19 Agustus 1980 (Wirawan, 1999), kasus perselisihan historis antara etnis Samawa yang berada di kampung Taliwang, Cakranegara dengan etnis Bali yang ada di perkampungan sekitarnya (peristiwa yang lebih mutahair terjadi 4 April 2000)1) dan yang lebih hangat dan banyak dibicarakan adalah Tragedi Mataram atau yang dikenal dengan Tragedi Satu Tujuh Satu, yang terjadi antara umat Islam dan Kristiani pada tanggal 17 Januari 2000. Apabila contoh kasus yang ditampilkan di atas lebih memperlihatkan kondisi konflik antara penduduk asli yang mayoritas dengan pendatang (antaretnis penduduk asli dengan etnis pendatang), namun sesungguhnya peluang konflik itu tidak hanya terjadi antarapenduduk asli dengan pendatang yang minoritas, tetapi juga konflik dapat saja terjadi antarpenduduk asli yang jumlah penduduknya lebih besar atau antarsub-subetnis yang terdapat dalam satu etnis (konflik intraetnis). Potensi ke arah sana memang ada, hanya saja frekuensinya agak terkendali akibat senjata SARA yang sering dilontarkan semasa Orde Baru  yang cenderung menafikan keberadaan etnis-etnis, golongan, suku, ras dengan upaya mereduksinya menjadi kekuatan yang tidak tampak.

                    Fenomena terbentuknya Tim Pengkajian dan Pengembangan Sumbawa (bulan Maret 2000), yang saat ini sedang mengarah pada upaya dua etnis asli dan berpenduduk dalam jumlah besar yang ada di pulau Sumbawa hendak memisahkan diri dari etnis Sasak dan membentuk propinsi tersendiri (propinsi Sumbawa), keengganan sebagian besar sesepuh etnis Samawa untuk bergabung dengan etnis Mbojo dalam membentuk propinsi bersama merupakan tanda-tanda akan adanya potensi konflik. Selain potensi-potensi konflik antaretnis, juga di kawasan ini sangat potensial terjadi konflik intraetnis, misalnya konflik historis yang bersifat laten antara subetnis Sasak yang berada di Petemon dan Karang Genteng, Lombok Barat  serta fenomena menjamurnya kelompok keamanan, sejenis Banser, Pam Swakarsanya NU)   pascatragedi Satu Tujuh Satu, di pulau Lombok, yang sampai Maret 2000, telah berdiri tidak kurang dari belasan buah kelompok keamanan.   Rupa-rupanya upaya membentuk Pam Swakarsa, tidak hanya sampai pada etnis Sasak, tetapi etnis Bali yang demi keamanannya lalu membentuk Pam Swakarsa sendiri, yang diberi nama Dharmawisesa, begitu pula etnis Samawa membentuk Pam Swakarsa, yang diberi nama Kebo Karong.    

                     Dari analisis sepintas atas data kebahasaan bahasa Sasak, diperoleh gambaran bahwa secara kebahasaan di antara desa-desa yang menjadi sampel penelitian (90 buah desa penutur bahasa Sasak) tidak ada satu desa pun yang tidak dipisahkan oleh garis isoglos (garis perbedaan unsur bahasa). Artinya, setiap desa memiliki ciri kebahasaan yang membedakannya dengan ciri kebahasaan di desa lainnya. Suatu pola sebaran bahasa yang sangat rumit, dibandingkan dengan pola dialektal bahasa-bahasa Austronesia Barat lainnya, misalnya bahasa Sumbawa (periksa Mahsun, 1994), Bahasa Bali (periksa Bawa, 1980), bahasa Jawa (periksa Nothofer, 1975 dan 1980) dll.  Itu artinya pula, bahwa jika salah satu fungsi hakiki bahasa adalah alat penanda komunitas, maka dapat dikatakan bahwa etnis ini tersegmentasi dalam berbagai subetnis dengan penanda kebahasaan yang berbeda-beda.

Dari segi kebahasaan pula diperlihatkan bahwa etnis ini tidak memiliki satu varian (dialek) tertentu yang dapat menjadi semacam lingua franca, seperti dalam bahasa Sumbawa, misalnya, dialek Sumbawa Besar, yaitu dialek yang digunakan di pusat kesultanan Sumbawa yang dikenal dan dikuasai oleh penutur dialek lainnya: dialek Jereweh, Taliwang, maupun dialek Tongo; atau bahasa Jawa dialek Solo-Yogya dikenal dan digunakan oleh penutur dialek bahasa Jawa lainnya, yang terimplikasi dalam kosakata bahasa Halus. Adanya dialek yang menjadi kerangka acuan berbahasa baik dalam bahasa Sumbawa mapun  dalam bahasa Jawa yang dicontohkan di atas sebenarnya berterima dengan kenyataan historis tentang adanya sebuah pusat kekuasaan yang memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap beberapa kerajaan kecil di bawahnya. Kesultanan Sumbawa misalnya, menurut sejarah (periksa Mantja, 1984), merupakan pusat pemerintahan yang membawahkan tiga datu, yaitu datu Jereweh, Taliwang, dan Seran.  Begitu pula dengan berterimanya dialek Solo-Yogya sebagai lingua fraca (sebagai bahasa standar) tidak lepas dari besarnya pengaruh kekuasaan  kerajaan Mataram tempo dulu. Kondisi tentang etnis Sasak yang digambarkan secara lingusitis di atas, menunjukkan bahwa etnis ini terpolarisasi dalam berbagai subetnis, yang tak satupun subetnis yang mendominasi yang lainnya, kecuali etnis Karang Asem (Bali) yang memang datang untuk menguasainya.

             Tiap-tiap subsegmen (subetnis) memiliki ciri-ciri tersendiri sebagai komunitas yang memiliki eksistensi masing-masing, yang ditandai dengan adanya varian tertentu yang mereka gunakan, yang berbeda satu sama lain, meskipun masih dalam lingkup satu bahasa.   Ihwal tersegmentasinya etnis ini ke dalam subsegmen, di mana desa sebagai basis kekuatannya, juga ditunjukkan Teeuw (1951).  Pada masa kolonialisasi dulu telah terjadi migrasi penduduk etnis Sasak secara internal, di mana suatu daerah tutur varian bahasa Sasak tertentu dipindahkan dan atau berpindah ke daerah tutur varian bahasa Sasak lainnya, sehingga membentuk daerah pemukiman penutur yang baru. Antarpenutur daerah pemukiman yang baru dengan penutur daerah pemukiman yang ada sebelumnya tidak terjadi kontak satu sama lain, sehingga pada klimaks terbentuklah perkampungan (desa) etnis Sasak yang bersifat tertutup2), yang pada gilirannya menjadi benih yang potensial bagi munculnya konflik internal antarsesama mereka. Hal ini sengaja dilakukan dalam rangka kepentingan kolonial agar tetap menjadi kekuatan dominan yang mendominasi kerajaan-kerajaan kecil yang ada di pulau Lombok. 

Memang menarik apa yang dikemukakan Teeuw di atas, bahwa ternyata dari hasil studi awal yang dilakukan dari aspek kebahasaan, menunjukkan bahwa subetnis Sasak, yang tinggal di Petemon dan Karang Genteng yang sejak dahulu berkonflik tersebut memang menggunakan varian bahasa Sasak yang berbeda. Menurut informasi yang diperoleh dari salah seorang sesepuh etnis Sasak (Bapak Ahmad J.D., komunikasi pribadi) bahwa penghuni Karang Genteng  berasal dari Ketanggor, Ranggagate (Lombok Tengah bagian barat) yang dahulunya adalah keturunan Penujak; sedangkan penghuni di desa Petemon berasal dari Pohgading (Lombok Timur). 

 

3. Catatan Penutup

Apa yang dikemukakan di atas, sebenarnya potensi konflik yang terdapat dalam tatanan hidup masyarakat NTB, berakar pada dua persalan pokok, yaitu persoalan identitas dan persoalan distribusi (bandingkan dengan Wirawan, 1999). Persoalan identitas menyangkut mobilisasi orang dalam kelompok-kelompok identitas komunal yang  didasarkan atas ras, agama, kultur, dan bahasa dan seterusnya; sedangkan persoalan distribusi menyangkut cara untuk membagi sumber daya ekonomi, sosial, dan politik dalam masyarakat. Pada saat distribusi yang dianggap tidak adil dilihat bertepatan dengan perbedaan identitas, di mana misalnya suatu etnis tertentu kekurangan sumberdaya tertentu, katakan suber daya sosial atau politik yang diperoleh, di situ akan ditemukan potensi konflik. Dalam banyak kasus adalah kombinasi dari faktor yang kuat yang didasarkan pada identitas dengan persepsi yang luas tentang ketidakadilan ekonomi, sosial yang sering menjadi pemicu apa yang disebut sebagai konflik yang mengakar. 

Potensi konflik yang terdapat di NTB lebih banyak mengakar pada persoalan konflik identitas yang berkombinasi dengan masalah distribusi. Konflik yang terjadi di Petemon-Karang Genteng atau konflik laten yang terjadi antara etnis Samawa dan Bali di Kampung Taliwang, Cakranegara merupakan konflik yang berbasis masalah identitas; adapun potensi konflik yang diduga akan melibatkan tiga etnis mayoritas lebih bersifat kombinasi antara masalah identitas dan masalah distribusi. Begitu pula konflik 171 juga berkaitan dengan identitas. Ditinjau dari sifatnya, potensi konflik internal yang terjadi di NTB memiliki tingkat ketahanan yang lebih tinggi, sangat umum, sangat nyata, sangat awet, dan sangat sulit untuk dipecahkan karena isu yang dipertikaikan menyangkut persoalan yang mengandung dimensi emosional yang kuat. Tentu kita semua tidak ingin tinggal diam menghadapi masalah ini, karena menyangkut diri kita juga. Oleh karena itu, mudah-mudahan melalui forum diskusi ini kita dapat menemukan jalan pemecahannya.

 

 

BAHAN BACAAN

Bawa, I Wayan. 1983. Bahasa Bali di Bali: Sebuah Analisis Geografi Dialek”.Jakarta: Universitas Indonesia  (Disertasi Doktor).

Blust, Robert A. 1970. “Proto-Austronesian Addenda”. Oceanic Linguistics. IX/2: 104-162.

Brandes, J.L.A. 1884. Bijdrage tot de Verglijkende Klankleer der Westerse Afdeeling van de Meleische Polynesche Taalfamilie. Utrech.

Budartha, IB. 1989. “Pertentangan Etnis di Lombok 1891-1942”. Tesis Magister. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Kumbara, A.A.Ngr. Anom. 2000. “Otonomi Daerah dan Konflik Sosial di NTB”. Makalah yang disajikan pada Simposium Internasional 1 yang diselenggarakaan oleh Jurnal Antropologi Universitas Indonesia, di Kampus Universitas Hasanuddin, Makassar, Agustus 2000.

 Mahsun. 1994. “Penelitian Dialekgeografis Bahasa Sumbawa”. Disertasi S3, UGM, Yogyakarta.

Mahsun. 1995. Dialektologi diakronis: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mahsun. 1997. “Kajian Variasi Dialektal Bahasa Sasak”. Laporan Kemajuan Pelaksanaan RUT Tahun I.

Mantja. 1984. Sumbawa Pada Masa Lalu: Suatu Tinjauan Sejarah. Surabaya: Rinta

Mbete, Aron Meko. 1990. “Rekonstruksi Protobahasa Bali-Sasak-Sumbawa”. Jakarta: Disertasi Doktor Universitas Indonesia.

Nothofer, Bernd. 1980. Dialekatlas von Zentral-Java. Wiesbaden: Oto Horrissowitz.

Teeuw, A. 1951.  Dialekt-Atlas van/ of Lombok. Jakarta: Biro Reproduksi Djawatan Tofografi.

Teeuw, A. 1958. Lombok: Een Dialect Geogrfische Studie. S’Gravenhage: Martinus Nijhoff.

Warsilah, Henny. 2000. “Pengelolaan Konflik Sosial yang Mempertimbanagkan Partisipasi Publik: Kasus Daerah Tasikmalaya”. Makalah yang disajikan dalam Workshop Pengembangan Silabus yang Bermuatan Materi Konflik, yang diselenggarakan oleh: Ceric, FISIP Universitas Indonesia.

Wirawan, Bagus A.A. 1999. “Inter-Ethnic Conflict in Sumbawa”.Dalam Sama-sama Facets of Ethnic Relation in South East Asia. Mariam Coronel Ferer (ed.). Quezon City: Third Word Studies Center Palma Hall Basement, University of Philipines.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*) Pokok-pokok pikiran yang disajikan dalam Seminar “Permasalahan Disintegrasi Bangsa dan Upaya Pencegahannya” bersama narasumber: Dr. Imam B. Prasodjo, yang diselenggarakan  atas kerja sama Badan Informasi dan Komunikasi Daerah, Nusa Tenggara Barat dengan Universitas Mataram  pada tanggal 28 April  2001 di Hotel Lombok Raya, Mataram

1) Konflik antaretnis yang melibatkan Etnis Bali tidak hanya terjadi antara etnis Samawa dengan etnis Bali, tetapi juga antaretnis Sasak dengan Bali. Konflik yang melibatkan etnis Sasak dengan etnis Bali telah terjadi jauh sebelum wilayah ini bernama Nusa Tenggara Barat, misalnya  terjadi antara Etnis Sasak (Praya, terkenal dengan pemberontakan Praya) dengan etnis Bali pada tahun 1837 dan 1891-1894 (Periksa Budartha, 1989).

2) Konsep perkampungan atau gubuk Sasak tertutup  dimaknai sebagai suatu pola kehidupan masyarakat dalam satu guyub perkampungan atau gubuk yang interaksi antarsesamanya lebih didominasi oleh interaksi yang bersifat internal, sehingga menghasilkan suatu tatanan kehidupan sosial yang kurang dinamis, kurang mobil.  Dalam bidang perkawinan, misalnya, kebanyakan berlangsung antarsesama komunitas gubuk, jarang   terjadi  perkawinan lintas gubuk. Dari segi kewilayahan, Komunitas gubuk Sasak yang bersifat tertutup dapat dibagi dua, yaitu komunitas gubuk yang tersegmentasi secara sosio-politis dan sosio-geografis. Komunitas gubuk yang tersegmentasi secara sosio-politis, biasanya ditandai oleh kehadiran   sosok tokoh Tuan Guru, yang kewilayahannya dapat saja berwujud antargubuk. Kadang-kadang, dalam gubuk tertentu, anggota komunitasnya tersegmentasi lagi dalam kepanutan kepada ketokohan tokoh Tuan Guru yang berbeda. Antarsatu komunitas gubuk yang tersegmentasi secara sosio-politis ini jarang melakukan kontak, baik berupa perkawinan lintas segmen, maupun antarsegmen. Adapun komunitas gubuk yang tersegmentasi secara sosio-geografis, lebih berupa kehidupan masing-masing dalam satu gubuk/ perkampungan tertentu dengan identitas tersendiri, misalnya jenis varian bahasa yang digunakan berbeda satu sama lain, atau pola-pola kebiasaan kehidupan yang berbeda-beda. Antargubuk satu dengan gubuk lain jarang terjadi perkawinan lintasgubuk.