MEMAHAMI MAKNA KEHIDUPAN YANG HETEROGEN

Oleh: Prof. Mahsun

Dalam tulisan saya tentang “Keterbukaan Sebagai Evidensi Lain Kekerabatan Sasak-Sumbawa” yang dimuat harian ini tanggal 5 April lalu, saya   menyebutkan bahwa   “saling memahami” merupakan esensi dari hakikat diciptakannya kehidupan yang heterogen (pluralis).  Persoalannya, mengapa “saling memahami” itu menjadi esensi dari kehidupan yang heterogen, bukan untuk tatanan kehidupan yang homogen? Dan, syarat-syarat apa saja yang diperlukan agar terciptanya kondisi saling memahami tersebut?  Persoalan ini merupakan inti  dari uraian dalam tulisan ini. Namun, sebelum sampai pada uraian yang membahas persoalan itu, persoalan lain yang harus disibak bersamaan dengannya adalah mengapa hidup itu harus heterogen, tidak homogen? Atau secara konseptual pertanyaannya menjadi, adakah hubungan antara konsep heterogen  dengan konsep hidup itu sendiri? Jika ada, lalu konsekuensi apa yang akan muncul apabila suatu tatanan kehidupan sosial dalam suatu masyarakat diarahkan pada tatanan kehidupan yang homogen, serba seragam?

Apabila kita menelusurui halaman demi halaman unsur-unsur leksikon yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus Melayu-Nusantara, dan sampailah kita pada lembar/halaman yang di dalamnya tertera leksikon/kata “hidup”, maka kita akan dapati berbagai makna dari kata tersebut. Di antara makna-makna itu, yang paling relevan dengan pembahasan topik ini adalah makna ‘bergerak’. Apabila makna ini kita hubungkan dengan bentuk/leksikon yang menjadi antonim/lawan katanya, yaitu “mati”, yang dalam kedua kamus itu pula, salah satu maknanya, adalah tidak bergerak/tidak ada kegiatan atau aktivitas, maka untuk tujuan pembahasan topik ini, kata “hidup” dimaknai sebagai suatu keadaan yang dinamis, yang mencerminkan adanya suatu kegiatan atau aktivitas.

Atas dasar konsep hidup di atas, maka suatu masyarakat dikatakan “hidup” apabila dalam masyarakat itu tercipta kondisi dan ruang bagi bertumbuh-kembangnya dinamika social, yang dapat membawa kehidupan masyarakat itu ke arah yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Dalam pada itu, masyarakat yang heterogen adalah masyarakat yang komunitas-komunitasnya terdiri  tidak hanya atas kombinasi salah satu dari berbagai jenis komunitas yang disebut Orde Baru sebagai SARA (suku/golongan dan/atau ras, agama), tetapi juga berbagai jenis pikiran/pendapat/pandangan, yang kesemua unsur itu saya singkat dengan SARAP.

 Dalam masyarakat yang heterogen terlihat bahwa individu dalam komunitas-komunitas sosial yang membentuk masyarakat itu lebih dinamis, dibandingkan dengan masyarakat yang homogen. Sebagai contoh, masyarakat di kecamatan Taliwang, ibukota Kabupaten Sumbawa Barat sekarang ini jauh lebih dinamis,   maju, dan berkembang dibandingkan dengan komunitas yang membentuk masyarakat di kecamatan Seteluk, tetangganya. Atau komunitas yang membentuk masyarakat di kecamatan Sakra Lombok Timur, jauh lebih dinamis, maju, dan berkembang dibandingkan dengan komunitas yang membentuk masyarakat di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Hal itu disebabkan komunitas yang membentuk masyarakat di kedua kecamatan yang saya sebut dinamis, maju, dan berkembang itu adalah masyarakat yang komunitas pembentuknya heterogen. Untuk di Taliwang, setidak-tidaknya terdapat empat komunitas sosial yang berbeda etnis/suku, yaitu etnis Samawa (Taliwang itu sendiri), etnis Arab, Bugis (Selayar), dan Etnis Bajo; sedangkan di Kecamatan Sakra, setidak-tidaknya terdapat dua komunitas yang bebeda asal keetnisannya, yaitu etnis Sasak dan Samawa. Di kecamatan inilah paling banyak ditemukan enclave yang berpenutur bahasa Samawa. Adapun komunitas yang membentuk masyarakat pada kedua kecamatan yang dicontohkan sebagai kecamatan yang masyarakatnya kurang: dinamis, maju, dan berkembang di atas (Seteluk dan Pujut) adalah kecamatan yang masyarakatnya terbentuk dari komunitas yang lebih homogen, masing-masing lebih dominant etnis Samawa dan Sasak. Lalu, mengapa pada masyarakat yang heterogen itu lebih dinamis, maju, dan berkembang? Hal ini sangat dipengaruhi oleh hadirnya secara inheren “ruang kompetitif” antara komunitas-komunitas yang berbeda latar belakang yang membentuk masyarakat yang heterogen tersebut.

Adapun mengapa ruang itu dapat hadir secara inheren, karena terkait erat dengan hakikat manusia yang merupakan peta yang tidak sempurna yang sengaja diciptakan Tuhan. Dari ketidaksempurnaan itu, tidak mustahil akan terjadi deviasi dalam hidupnya dan untuk meminimalkan deviasi tersebut, alih-alih menghilangkan, maka manusia harus saling mengisi satu sama lain.  Dari sinilah lahirnya ruang kompetitif bagi upaya mengejar kebaikan hidup.Untuk dapat berkompetisi dengan baik, tidak merusak tatanan sosial yang membentuk masyarakat itu sendiri, maka  perlu saling mengenal satu sama lain. Dalam pada itu, pengenalan terhadap satu sama lain hanya dimungkinkan terjadi jika terjadi keterbukaan. Dengan demikian, dalam konsep heterogen terkandung makna keterbukaan, yang menuju keadaan saling mengenal satu sama lain.

Sejalan dengan itu, ruang kompetitif yang bersifat inheren ini tidak pernah akan muncul pada masyarakat yang homogen, karena masyarakat homogen esensinya adalah masyarakat yang monoetnis dan/atau monogolongan, ras, agama, dan pikiran. Pada masyarakat yang demikian ini, perbedaan-perbedaan di antara sesama mereka sangat dihindari, dan dianggap tabu.

Dengan membandingkan realita  kondisi kehidupan social yang tercipta pada masyarakat  yang heterogen dengan esensi kemaknaan kata “hidup” di atas, maka dapat dikatakan bahwa terdapat kesepadanan antara konsep hidup dengan konsep heterogen itu sendiri. Jika dalam “hidup” menandai adanya dinamika, gerak, dan aktivitas, maka dalam “heterogen(itas)” menandai adanya proses (ruang) yang dapat membuat terciptanya dinamika, gerak, dan aktivitas itu sendiri. Dengan kata lain, dalam redaksi kausalitas, dapat dikatakan bahwa  heterogen(itas) menyebab masyarakat itu menjadi hidup. Heterogen(itas) adalah esensi dari kehidupan. Oleh karena itu pula, kira sangat beralasan jika Tuhan, Sang Pencipta, menciptakan  manusia itu atas laki dan perempuan, dan bersuku-suku bangsa untuk saling mengenal, bukan untuk saling menafikan keberadaan satu sama lain.

Selanjutnya  jika, heterogen(itas) itu sudah menjadi sunatullah (hukum alam) bagi adanya kehidupan, lalu bagaimana jika ada upaya-upaya yang sengaja diciptakan untuk membentuk masyarakat yang homogen? Sebelum persoalan ini dijawab, saya ingin memperjelas konsep masyarakat homogen itu sendiri.  Masyarakat homogen adalah masyarakat  yang komunitas pembentuknya dapat berwujud satu etnis atau satugolongan, satu ras, satu agama, dan satu pola pikir dalam pengertian absolut. Pada masyarakat seperti ini, yang dipentingkan adalah kesamaan, keseragaman.  Akibatnya, individu-individu dalam masyarakat itu menjadi statis, tidak ada gerak. Bagaikan “mati” dalam keadaan “hidup”. Keadaan ini sangat menyakitkan, ada lebih enak mati sama sekali daripada hidup tapi matisuri. Pada gilirannya, kondisi ini menciptakan sikap apatis, cuek, yang pada klimaksnya menghilangkan partisipasi masayarakat dalam membangun masyarakatnya dan penguasa dan masyarakatnya menjadi korup. Di sinilah korupsi berjamaah tumbuh di setiap relung kehidupan masyarakat.

Keadaan ini pernah kita alami pada masa Orde Baru. Konon belajar dari pengalaman Orde Lama yang memberi toleransi pada perbedaan (heterogenitas), yang refleksinya pada saat itu dapat dilihat dari banyak sekali partai politik, dan mengakibatkan pemerintahan jatuh bangun, serta pembangunan menjadi terhambat, Pak Harto mencoba mereduksi kekuatan-kekuatan heterogenitas itu menajdi kekuatan-kekuatan yang tidak tampak. Melalui program yang dirancang oleh para arsitek sosialnya pada waktu itu, Pak Harto membayangkan satu masyarakat Indonesia, yang hanya loyal pada satu hal. Program yang dirancang secara bertahap, memulai strategi pengembangan sosialbudaya dalam tiga fase, yang secara stipulatif saya sebut, fase pertama, crosshatching application  ‘masyarakat yang memiliki semangat kerja sama lintas etnis/golongan/ras/agama/pikiran’menuju  masyarakat crosshatching loyality ‘masyarakat yang loyal terhadap etnis/golongan/ras/agama/pikiran lain’, yang pada akhirnya menuju masyarakat yang:  monoloyality ‘loyal pada satu hal’. Proyek rekayasa masyakat heterogen Indonesia menjadi masyarakat homogen ala Soeharto ini, yang melalui program yang saya sebut rekayasa social itu telah terwujud mulai dari fusi partai: dari 10 buah partai menjadi 3 buah partai  dan dari  3 buah partai menuju pada penetapan semuanya harus menganut  azaz tunggal, yaitu  Pancasila. Senjata yang dikembangkan untuk memberi perlindungan “keamanan” bagi pelaksanaan program itu adalah laras panjang yang memiliki daya musnah melebehi kemampuan bom nuklir yang dipersoalkan kepemilikannya oleh Amerika Serikat pada Irak, Iran, dan Korea Utara, yaitu senjata SARA. Kita dilarang mempersoalkan unsur-unsur yang ada pada akronim SARA tersebut. Jika hal itu kita lakukan maka yang menderita tidak hanya diri kita sendiri, tetapi sanak keluarga kita akan ikut menanggung penderitaan tersebut. Demikianlah, pembentukan masyarakat Indonesia yang MONOLOYALITAS, yang HOMOGEN ala Soeharto, nyaris mencapai bentuknya yang sempurnah. Namun apa yang terjadi, Pak Harto tak dapat berteriak, “Inilah Aku Arsitek Sosial Abad XX”, karena beliau terkapar jatuh di bawah hempasan gelombang arus masyarakat homogen yang didesainnya sendiri. Mengapa pak Harto jatuh? Pak Harto jatuh akibat pembusukan dari dalam dirinya sendiri. Pak Harto jatuh akibat tidak lagi ada orang atau kelompok yang mengritisinya, karena masyarakat sudah apatis, masa bodoh. Kalau toh ada yang mengritisinya, itu hanya para pemulung yang hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, yang mengabaikan kepenting hidup bersama sebagai sebuah masyarakat besar.

Sebagai bahan renungan introspektif-refleksif, akankah kita masyarakat NTB dan lebih-lebih di era otonomi daerah yang cenderung mengarah pada otonomi suku bangsa/etnis dengan senjata “Putra Daerah”-nya, mengulangi kekeliruan sejarah yang dipertotonkan Orde Baru itu?  Adakah riak-riak yang kadang-kadang mengusik tatanan kehidupan kita ber-NTB saat ini sebagai refleksi tentang penolakan alam bagi berlangsungnya pengulangan kecelakaan sejarah Orde Baru itu, atau sebagai refleksi dari proses pembentukan masyarakat heterogen yang masih mencari bentuk? Jawabannya, ada pada diri kita yang saat ini sedang memainkan peran kesejarahan bagi perjalanan umat manusia di wilayah ini.  Namun, satu hal yang harus kita ingat, bahwa jika kita melawan hukum alam, maka kita akan habis digilas oleh hukum alam itu sendiri. Mudah-mudahan kita tidak menjadi masyarakat yang mengulani kesalahaan yang sama berulang-ulang kali.