MERETAS BATAS-BATAS FRAGMENTASI SOSIOKULTURAL MELALUI PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH

Oleh: Prof. Mahsun

Tema ini menuntun kita pada satu pemikiran dasar bahwa fragmentasi sosiokultural dalam masyarakat kita, baik dalam tatanan kehidupan kolektif kita sebagai sebuah bangsa dan negara maupun dalam tatanan kehidupan kolektif kita dalam satu daerah otonom  (provinsi, kabupaten, dan kota) salah satunya, dapat diretas melalui pembelajaran muatan lokal bahasa dan sastra daerah. Dengan kata lain, pemikiran dasar ini menuntun kita pada satu persoalan pokok: “ada apa dengan persoalan fragmentasi sosiokultural dan pembelajaran bahasa dan sastra daerah? Sebegitu urgenkah  pembelajaran bahasa dan satra daerah itu dalam menembus frgamentasi sosiokultural masyarakat kita?”.

Sebelum menjawab persoalan ini, ada baiknya dikemukakan dua prakondisi yang semakin memperkokoh munculnya fragmentasi sosiokultural di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Pertama, arus globalisasi yang melanda dunia saat ini membuat jarak antarsatu wilayah dengan wilayah lain menjadi sangat dekat. Kehidupan dunia yang terfragmentasi atas bangsa-bangsa itu, seakan-akan menjadi satu. Kondisi ini semakin diperkuat oleh perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi  komunikasi dan informasi. Sejalan dengan itu, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi tersebut membuat manusia yang berada di satu belahan dunia tertentu dapat menyaksikan peristiwa yang terjadi pada belahan dunia yang lain dalam waktu yang bersamaan dengan peristiwa itu terjadi. Duania seakan-akan telah menyempit dan menjadi satu. Namun di balik itu, kebersatuan manusia dalam dunia global itu tidak lalu menyurut hasrat kelompok bangsa/sukubangsa untuk menguasai bangsa/sukubangsa lainnya. Dunia yang semakin menyempit, seperti dinyatakan Samuel P. Huntington, dalam bukunya The Clash of Civilization and the Remaking of Wold Order (1996) mengakibatkan interaksi antarkomunitas yang berbeda latar belakang sosiokulturalnya  semakin intens. Tak pelak lagi, intensitas interaksi yqng tinggi antarkomunitas yang berbeda latar belakang sosiokultural itu mengakibatkan benturan satu sama lain semakin tajam. Dengan kata lain, kehidupan dalam era globalisasi memuat inti kehidupan sosiokultural yang kompetitif.  Hanya bangsa yang memiliki jati diri yang kuatlah yang akan mampu memenangkan persaingan yang ketat tersebut. Sementara itu, identitas bangsa (Indonesia) yang secara konseptual terumuskan dalam falsafah negara merupakan semacam slot atau kotak kosong, yang pengisinya ada pada identitas sukubangsa yang menjadi penduduk negara Indonesia itu sendiri, yang secara mendasar dan riil terefleksi dalam: sejarah, bahasa, budaya, tadisi, dan agama (periksa Samuel P. Huntington, 1996). Itu sebabnya, jangan heran jika tatkala sukubangsa-sukubangsa yang ada di Republik ini mencoba meredefinisikan diri, selalu menemukan pijakannya pada kelima unsur identitas di atas, misalnya ketika suatu daerah mencoba mengembangkan materi muatan lokal untuk pendidikan formalnya, yang lebih dulu ada dalam pikiran para pengelolan pendidikan adalah masalah sejarah, bahasa, dan kesenian daerah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa maraknya refleksi kedaerahan yang bernuansa etnosentris merupakan buah dari globalisasi dunia yang terjadi saat ini.

Refleksi semangat etnosentris akibat globalisasi di atas semakin diperkuat oleh prakondisi yang kedua, yaitu peralihan sistem kehidupan berbangsa kita dari sistem sentralistik ke desentralistik, yang intinya melahirkan otonomi  daerah. Ironisnya, otonomi daerah jarang diterjemahkan sebagai otonomi semua komunitas yang ada  dalam wilayah daerah otonom itu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memikul tanggung jawab membangun daerah, melainkan diterjemahkan sebagai otonomi sukubangsa, yang wujud ekstrimnya adalah konsep “Putra Daerah”. Sebuah konsep yang absurd, yang sering memunculkan kegamangan baik dalam mendefinisikan maupun memposisikan diri komunitas tertentu dalam pembangunan daerah tempat mereka hidup.

Kegamangan terjadi, terutama terkait dengan pendefinisian konsep “Putra Daerah” itu sendiri. Apakah konsep Putra Daerah   berlaku  hanya pada orang yang lahir di daerah itu, yang orang tua, kedua-duanya, berasal dari daerah tersebut? Lalu bagaimana, dengan status orang yang lahir di daerah itu yang salah satu orang tuanya berasal dari daerah tersebut dan yang satunya berasal dari daerah lain? Lebih ekstim lagi, bagaiamana dengan seseorang yang lahir di daerah itu, namun kedua orang tuanya berasal dari luar daerah tersebut? Tentang yang terakhir ini, di suatu hari yang lalu puteri kembar saya bertanya,”Pak, saya ini orang Sasak, orang Sumbawa, atau orang Jawa”? Pertanyaan itu muncul, karena saya sendiri kelahiran di pulau Sumbawa, yang orang tua saya sendiri satu dari Sasak (ibu) dan satu dari Sumbawa (bapak), istri saya dari Jawa, dan putri kembar saya lahir di Mataram. Waktu itu, saya jawab “Adik adalah orang NTB”. Walaupun jawaban itu agak abstrak dan saya cermati dari raut muka kedua putri saya itu, seakan-akan memaksa diri untuk menerima jawaban itu, karena mereka tidak lagi meneruskan pertanyaannya dengan apa yang dimaksudkan dengan “Orang NTB”?

Apabila kita berangkat dari pandangan filosofis yang menyatakan bahwa “segenap yang ada di dunia ini tidaklah lahir dari kekosongan, tetapi hadir dari keberadaan” atau dalam redaksi yang lain disebutkan bahwa “di dunia ini tidak ada yang dapat menjelaskan dirinya sendiri” itu artinya, keberadaan sesuatu entitas  tidak lepas dari keberadaan entitas yang lainnya. Sebagai contoh, kita coba merujuk pada jari tangan kita. Salah satu dari kelima jari tangan kita yang sebelah (kiri/kanan), katakan kita identifikasi sebagai: jari tengah dengan ciri-ciri  panjang dan besar. Pengidentifikasian jari tengah dengan ciri-ciri panjang dan besar tersebut tidak lepas dari keberadaan dua jari lain yang berada di sebelah kiri dan kanannya, yang memang lebih pendek dan lebih kecil jika dibandingkan dengan jari yang kita sebut dengan nama “jari tengah’ tersebut. Bahkan penamaannya sebagai “jari tengah” itu sendiri, karena ia berada di antara dua jari lain yang di sebelah kanan dan kirinya. Tanpa keberadaan jari-jari yang lain itu, maka tidaklah mungkin kita akan mengidentifikasi dan memberi penamaan pada jari tengah tersebut.

Berangkat dari alur berpikir secara filosofis di atas, maka keberadaan seseorang sangat ditentukan oleh keberadaan orang (lingkungan) lain. Ia tidak berada dalam kesendirian atau dalam bahasa kaum eksistensialis, disebutkan bahwa seseorang baru akan dapat menjadi dirinya apabila ia keluar menyatu dengan realitas di luar dirinya lalu masuk (proses internalisasi) ke dalam dirinya kembali. Pandangan ini sejalan dengan pandangan para saintis bidang ilmu sosial yang menyebutkan bahwa manusia itu adalah mahluk sosial. Sebagai mahluk sosial, maka manusia hanya dimungkinkan untuk bertahan hidup jika ia berafiliasi dengan sesamanya dalam satu pola interaksi sosial. Afiliasi yang menandai adanya interaksi sosial ini terefleksi dalam hidup bersama, baik dalam satu negara, provinsi, kabupaten, maupun kota.

Mengingat bahwa interaksi sosial yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang: etnis, ras, agama, budaya tidak hanya berlangsung dalam satu lingkungan yang sama, misalnya etnis Sasak dalam interaksi sosial demi eksistensinya ia tidak hanya berinteraksi sesama etnis, tetapi akan berinteraksi dengan etnis lainnya, misalnya dengan etnis Jawa, Bali, Samawa, Mbojo, Bajo, Bugis dll, maka diperlukan pemahaman akan sistem nilai-nilai, sistem budaya yang dimiliki oleh mitra interaksinya, sehingga tatkal interaksi berlangsung kedua orang atau etnis itu dapat membaur menjadi satu, tanpa dipisahkan oleh sekat-sekat sosiokultural yang berupa etnis atau nilai-nilai budaya tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu masyarakat multikultural, seperti Indonesia atau NTB khususnya, identitas sosiokultural itu, tidaklah bersifat kaku ia akan selalu teraktualkan sesuai kondisi sosial yang menjadi lingkungan afiliasinya.  Hal ini penting, karena hakikat dari hidup bersama adalah mencapai kesejahtraan bersama. Dalam pada itu, inti dari interaksi sosiokultural itu adalah membangun kebersamaan, dan kebersamaan hanya dimungkinkan terwujud bila kita sudah saling memahami menunju pembentukan diri bersama, bukan diri individual etnis atau kelompok. Dalam diri bersama inilah konsep “Putra Daerah” akan hilang dengan sendirinya. Lagi pula, konsep “Putra Daerah” merupakan salah satu fase dari fase-fase perjalanan hidup berfiliasinya umat manusia, baik dalam konteks provinsi, kabupaten, atau kota; dan menurut prediksi saya fase ini tidak akan berjalan lama, karena cukup banyak kita saksikan kepemimpinan

“Putra Daerah” tidak lebih baik dari kepemimpinan apa yang disebut kepemimpinan “Bukan Putra Daerah”.

Terlepas dari persoalan di atas, lalu di manakah keterhubungan antara pemberian materi Mulok bahasa dan sastra daerah dengan upaya menembus batas-batas fragmentasi sosiokultural masyarakat multikultural, yang secara ekstrem telah berimplikasi pada lahirnya konsep “Putra Daerah” tersebut? Apabila interakaksi sosial yang dapat meretas sekat-sekat fragmentasi sosiokultural itu dipersyaratkan adanya kondisi saling memahami dan mau menjadi “diri  bersama” bukan “diri individu”, maka peran pemberian materi mulok bahasa dan sastra daerah menemukan pijakan yang sangat strategis. Bahasa-bahasa daerah yang menjadi identitas dasar dan riil dari etnis-etnis yang ada di Indonesia menyediakan perangkat-perangkat komunikasi menuju komunikasi budaya yang melahirkan afiliasi sosiokultural dengan sangat memadai. Bahasa Sasak, misalnya dalam tatanan pergaulan sosial (antarsesama) menyediakan seperangkat unsur lesikal (kosa kata) yang dapat dipilih sesuai dengan mitra kontaknya. Di samping sistem honorofiks, yang memiliki kadar kesantunan dan ketidak santunan, seperti untuk pronomina pertama: ada kata aku, tiang; pronomina kedua ada kata: kamu, side, plungguh/plinggih; juga bahasa ini menyediakan bentuk-bentuk dalam kategori kata lain, misalnya untuk kata kerja ada perangkat kata: lalo, mergi, dan lumbar untuk makna ‘pergi’ dan ada kata: bekelor, mangan, medaran/medahar untuk makna ‘makan’ dll. yang pemakaiannya sangat ditentukan oleh siapa berbicara dengan siapa. Unsur leksikal semacam ini di samping menyediakan perangkat berbahasa secara santun sehingga memungkinkan untuk terjalinnya interaksi sosial yang harmonis; juga menyediakan kita pemahaman akan sistem nilai yang menggambarkan tata pergaulan antarsesama dalam suatu etnis. Pemahaman akan hal ini oleh etnis lain akan memudahkan diri dalam mengaktualkan segala identitas diri untuk berbaur menjadi satu ciri kebersamaan. Oleh karena itu, pengajaran Mulok hendaknya didesain tidak hanya ditujukan untuk  upaya pengajaran bahasa sehingga dapat digunakan secara baik dan benar (pengembangan logika) tetapi hendaknya ditujukan pula pada upaya pengembangan etika yang tersedia dalam bahasa yang diajarkan itu.  Dalam konteks itu pula, maka pemberian materi mulok bahasa dan sastra daerah di satu daerah (misalnya di Lombok) komunitas lain yang tidak beretnis Sasak hendaknya mengikuti materi tersebut, karena melalui cara itulah ia akan belajar memahami orang lain, yang selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam mengaktualkan sistem nilai bawaannya ke dalam satu sistem nilai baru secara bersama-sama. Bahwa ada klaim bahwa pengajaran mulok bahasa daerah saat ini, khususnya di NTB, lebih membawa kesusahan tidak hanya pada siswa tetapi juga orang tua siswa (terutama yang berasal bukan dari etnis yang bahasanya diajarkan) itu lebih disebabkan oleh materi dan cara mengajar. Menurut pengamatan penulis, pemberian materi mulok untuk bahasa Sasak dan Samawa, misalnya terlalu banyak menjejali siswa masing-masing dengan belajar aksara Jejawen dan Satra Jontal. Padahal pengajaran aksara semacam ini tidak banyak manfaatnya, karena penggunaan aksara-aksara tersebut dalam naskah kuno sangat jarang ditemukan. Untuk apa diajarkan sesuatu yang kurang bermanfaat, lebih-lebih aksara itu merupakan adopsi dari sistem tata tulis bahasa lain. Sudah sepantasnya, kesemrautan pengajaran Mulok bahasa dan sastra daerah ditata lebih fungsional, yang diawali dari standardisasi bahasa; standardisasi aspek kebahasaan; pengembangan Kamus Besar Bahasa Daerah yang memuat kosa kata dalam semua variasi dialektal yang ada dalam bahasa itu; penataan materi pembelajaran yang tidak hanya menekankan pada pengembangan aspek logika, tetapi juga estetika, dan etika; serta penyiapan tenaga pengajarnya. Melalui langkah-langkah itulah nantinya, pembelajaran bahasa dan sastra daerah yang dapat meretas batas-batas fragmentasi sosiokultural masyarakat NTB dapat terwujud.