PENDIDIKAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF BUDAYA LOKAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT*

Oleh: Prof. Mahsun

 

1. Pendahuluan

Masalah sumber daya manusia (SDM) merupakan masalah yang paling fundamental bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Sudah banyak contoh yang menunjukkan bahwa suatu negara yang memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah tidak juga membawa masyarakat negara itu ke dalam hidup yang lebih makmur dan sejahtera. Indonesia yang terkenal akan kekayaan alamnya yang melimpah toh tidak membuat masyarakatnya hidup lebih makmur dibandingkan dengan masyarakat yang terdapat di Jepang atau Singapura. Padahal kedua negara ini miskin akan sumber daya alam, namun kaya akan sumber daya manusia yang berkualitas.  Itu artinya, bahwa makmur atau sejahtera tidaknya suatu masyarakat dalam suatu negara ikut ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Dalam pada itu, tatkala kita berbicara SDM maka pembicaraan yang relevan untuk itu adalah pembicaraan ihwal pendidikan.

Dunia pendidikan kita memang penuh dengan torehan sejarah hitam. Berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari kekurangan tenaga pengajar, anggaran,  penyediaan sarana, dan prasarana yang memadai, sampai pada gugatan pada persoalan rendahnya kualitas hasil pendidikan yang diindikasikan oleh kondisi lahirnya produk pendidikan kita yang tidak siap pakai. Bahkan, munculnya konflik horizontal dalam era reformasi, yang hampir-hampir menggoyahkan keutuhan negara ini ditengarai sebagai akibat dari kegagalan dunia pendidikan kita.

Selain kenyataan di atas, juga dunia pendidikan kita hampir-hampir kehilangan kepercayaan. Pada beberapa tempat tertentu cukup banyak orang tua memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya, atau sengaja menghentikan anaknya untuk menyelesaikan pendidikan, sehingga dari tahun ke tahun jumlah siswa kita yang terpaksa harus meninggalkan sekolah sebelum sampai  mereka memperoleh tanda tamat terus meningkat. Kasus yang terjadi di lingkar tambang PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), misalnya, menunjukkan bahwa cukup banyak orang tua mulai berpikir untuk apa saya menyekolahkan anak saya tinggi-tinggi padahal setelah dia tamat belum tentu dia memperoleh pekerjaan. Sudah membuang biaya begitu besar, padahal biaya itu diperoleh dari penjualan sawah yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka akhirnya menjadi pengangguran. Bahkan secara tragis dipandang menyekolahkan anak sebagai proses pemiskinan keluarga.

Pandangan semacam itu semakin diperkuat oleh kenyataan, bahwa dengan  tidak bersekolah tinggi, dan dapat bekerja pada PTNNT, dia akan memperoleh gaji di atas gaji pegawai negeri yang diangkat dengan ijazah pendidikan tinggi. Mengapa hal itu terjadi ? Adakah hal itu disebabkan sistem pendidikan kita atau karena cara kita memperlakukan out put pendidikan kita ?   Untuk menjawab persoalan itu ada baiknya kita mencoba menyoroti bagaimana masyarakat kita memandang dunia pendidikan. Untuk apa sebenarnya mereka bersekolah atau menyekolahkan putra-putranya ? Dengan kata lain, bagaimana sistem budaya (orientasi budaya) masyarakat Indonesia dalam memandang pendidikan? Jawaban terhadap hal ini tentu tidak lepas dari upaya mengkaji secara diakronis (historis) ihwal bagaimana republik ini  memanfaatkan SDM bagi keperluan pembangunan bangsa, mulai dari fase awal  berdiri sampai pada masa sekarang ini. Tinjauan secara diakronis ini menjadi penting, karena hanya dengan cara itulah kita akan melihat bagaimana sistem budaya terbentuk pada masyarakat Indonesia dalam memandang pendidikan nasional kita. Dalam pada itu, pandangan yang secara nasional itu pula ditengarai sebagai pandangan yang ikut membentuk orientasi budaya masyarakat NTB dalam memandang dunia pendidikan.

 

2. Pendidikan Pada Fase Awal:  Upaya Pembentukan Orientasi Budaya “Manusia Cerdik-Fungsional ”

    Tidak dapat diungkiri bahwa pada fase awal berdirinya suatu republik jelas mebutuhkan SDM yang berkualitas untuk mengisi pos-pos tertentu sebagai pihak yang akan menggerakkan roda pemerintahan pada republik yang baru tersebut. Satu-satunya pintu yang dapat dimasuki untuk memperoleh manusia yang berkualitas itu adalah pendidikan. Melalui pendidikan itulah diperoleh manusia yang cerdik-cendikia yang siap mengemban tugas kemanusiaan melalui dedikasinya pada republik yang baru tersebut. Proses seperti  ini terjadi pula pada republik Indonesia yang baru diproklamasikan tersebut.  Jangan  heran, jika pada fase wal republik ini berdiri, siapa saja yang pandai akan direkrut sebagai pegawai pemerintah. 

    Adanya kenyataan bahwa manusia yang cerdik-cendikia ditempatkan sebagai individu yang memiliki status sosial yang tinggi (sebagai pegawai negara), dan untuk menjadi manusia yang cerdik-cendikia itu ditempuh melalui pendidikan, maka jangan heran pula, jika keberadaan dunia pendidikan pada fase awal telah membentuk orientasi budaya masyarakat Indonesia yang memandang pendidikan sebagai sarana untuk menciptakan manusia pandai yang bersatus soial tinggi. Dengan kata lain, kondisi awal berdirinya republik ini telah membentuk orientasi budaya masyarakat Indonesia dalam memandang pendidikan sebagai sarana penciptaan manusia cerdik-cendikia yang fungsional.

    Sistem budaya yang memandang dunia pendidikan seperti di atas terus mendapat penguatan sampai menjelang awal tahun 1980-an, dengan booming-nya pengangkatan PNS, khususnya guru SD tanpa melalui seleksi. Sistem budaya inilah yang telah membuat para orang tua rela mengorbankan harta benda demi menyekolahkan putra-putrinya, dengan harapan, melalui modal yang kecil akan menuai hasil yang besar. 

Persoalannya, seberapa lama sistem budaya yang memandang pendidikan dengan cara seperti di atas dapat bertahan ?

 

3. Fase Parohan Era Orde Baru: Pembentukan Orientasi Budaya “Minimalis yang Formalis”

    Perjalanan yang relatif panjang dalam mengisi kebutuhan manusia penggerak roda pembangunan bangsa, sejak parohan fase berkuasanya rezim Orde Baru, mulai mencapai titik klimaksnya. Hal ini ditandai dengan mulai berkurangnya kebutuhan akan manusia cerdik-cendikia untuk mengisi pos-pos tertentu. Meskipun di satu sisi sampai awal 1980-an masih terjadi pengangkatan PNS tanpa seleksi, khusus untuk tenaga guru SD, namun pada instansi lain, beberapa instansi hanya melakukan rekrutmen pegawai dalam jumlah terbatas dan karena itu, model seleksi mulai dikembangkan. Sayangnya, seleksi lebih banyak didasarkan bukan atas perstasi yang diperoleh individu yang melamar itu, tetapi lebih banyak didasarkan pada hubungan antara si pelamar dengan individu pengambil kebijakan pada instansi tempat   melamar pekerjaan. Praktek KKN berkembang begit subur pada era ini.

Kondisi ini telah melahirkan beberapa kenyataan:

  1. tidak semua manusia terdidik mendapat tempat dalam pos-pos pemerintahan,
  2. penerimaan pegawai lebih bernuansa siapa yang dekat dengan pengambil kebijakan itulah yang dapat.
  3. Banyak keluarga yang menjadi miskin karena menyekolahkan putranya;

Kenyataan ini telah menggeser orientasi budaya masyarakat terhadap pendidikan, dari yang menganggap pendidikan sebagai sesuatu yang dapat membuat manusia cerdik-cendikia yang fungsional kepada pandangan budaya yang menganggap pendidikan sebagai instrumen unutk melegitimasi kepemilikan ilmu. Sekolah hanya digunakan sebagai alat untuk mengukuhkan dirinya sebagai orang yang berilmu bukan sarana untuk memiliki ilmu itu sendiri. Akibat lebih jauh, sekolah hanya sekadar dilakukan. Pokoknya datang dan lulus walau dengan prestasi yang minimal. Karena yang akan menentukan nanti bukan prestasi tetapi ada faktor lain yang nonakademik yang akan berperan. Pokoknya ada bukti pernah sekolah, itulah yang penting. Bahwa hasilnya seperti itu tidaklah menjadi masalah. Dari sini muncullah manusia-manusia yang:

  1. minimalis, pokoknya lulus, apapun caranya yang harus ditempuh untuk itu;
  2. mementingkan hal-hal yang simbolis, seperti rela dan tidak malu menggunakan gelar yang  diperoleh melalui negosiasi “jua-beli”.

 

4. Bergesernya Peran Sentral Guru sebagai Sumber Informasi IPTEK: Pengutan   Budaya Minimalis yang Formalis

            Apabila kita menelusuri ke belakang, mungkin masih teringat pada benak kita akan stereotip guru sebagai sosok individu yang dugugu dan ditiru. Pada gurulah tempat kita bertanya, tidak hanya peserta didik tetapi juga anggota masyarakat di mana guru itu bertugas. Itu sebabnya, jangan heran jika profesi guru adalah preofesi yang terhormat. Guru tempo dulu begitu kita hormati, kita hargai. Setiap kali panen di desa-desa, wali murid selalu saja menyiapkan hasil panen itu untuk diberikan pada guru. Apabila guru bertandang ke rumah muridnya, tidak jarang buah tangan yang diberikan oleh Sang Wali murid pada sang Guru adalah ayam jago kesayangan anaknya atau bahan makanan berharga lainnya. Namun, sekarang fenomena seperti itu sangat jarang kita temuai.

Penghargaan yang begitu tinggi pada profesi guru pada masa dulu tentu tidak lepas dari kondisi pada saat itu.  Guru pada masa dulu merupakan sumber informasi IPTEK. Sangat  jarang ditemukan sumber informasi terutama IPTEK selain Guru. Namun, dengan derasnya berbagai penciptaan sumber informasi (sumber belajar) baik cetak maupun elektronik pada masa sekarang ini mengabkibatkan guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Seseorang dapat saja lebih dahulu menerima informasi tentang IPTEK, meskipun belum pernah diajarkan di sekolah. Bahkan seorang siswa lebih paham tentang suatu topik bahasan tertentu daripada grunya, karena dia sudah lebih dahulu memperoleh informasi tentang itu. Mungkin karena, gurunya kurang mampu untuk membiayai pembelian media belajar tertentu, seperti komputer atau berlangganan majalah atau jurnal, sedangkan siswanya memiliki kemampuan untuk itu telah mengakibatkan pula terjadinya kesenjangan pengetahuan yang dimiliki guru dengan siswanya. Apa yang terjadi dari kondisi ini adalah mulai melemahnya kepercayaan guru sebagai sumber informasi IPTEK pada kalangan siswa atau masyarakat. Akibat lebih jauh, guru menjadi kehilangan kewibawaan. Dalam pada itu, karena pendidikan formal sebagai salah satu syarat bagi pengakuan formal seseorang sebagai insan yang berpendidikan, maka dunia pendidikan dijalaninya tidak lebih sebagai sekadar formalitas belaka. Dia bersekolah bukan untuk mencari ilmu tetapi hanya sekadar melegitimasi kepemilikan ilmu, karena untuk menjadi pandai ternayata tidak cukup dilakukan dengan menimba ilmu dari guru, masih banyak sumber  belajar yang melebihi kemampuan guru.

Apabila kondisi guru seperti di atas terus dibiarkan, maka pada akhirnya akan sulit bagi kita menumbuhkan orientasi budaya yang memandang pendidikan sebagai ihtiar untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, perlu ada upaya-upaya nyata yang dapat meningkatkan kemampuan guru dalam mengemban tugasnya secara profesional. Apa yang dilakukan sekarang ini, misalnya melalui program penyetaraan, pelatihan dll. yang cenderung berbau proyek ternyata tidak mampu meretas benang “formalitas” tersebut, karena hal yang substansial dari segala proses penciptaan guru yang berwibawa, profesional tidak tersentuh. Hal yang dimaksud adalah apresiasi  apa yang layak mereka peroleh tatkala mereka memperoleh penambahan pengetahuan. Selama ini antara yang lebih pandai dengan yang biasa-biasa mendapat perlakuan yang sama, bahkan sebaliknya yang kurang mampu mendapat promosi jabatan tertentu melebihi yang lebih pandai.

 

5. Catatan Penutup

           Sebagai akhir dari tulisan yang merupakan lontaran gagasan ini akan disampaikan beberapa hal berikut ini.

Tantangan yang terberat dalam meningkatkan kualitas out put pendidikan kita sesungguhnya terletak pada bagaimana mengubah orientasi  budaya yang memandang pendidikan sebagai instrumen untuk melegitimasi kepemilikan terhadap ilmu pengetahuan menjadi orientasi yang memandang pendidikan sebagai alat untuk memiliki ilmu pengrtahuan itu sendiri.

          Sistem budaya ini, cukup kuat mengakar karena terbentuk melalui kondisi-kondisi  yang merupakan pengalaman historis terlembaga dari perjalanan bangsa Indonesia, dan karena itu untuk mengubahnya haruslah dimulai dengan cara yang sitematis, nyata, dan rasional.

         Kasus rendahnya Indeks  Pembangunan Manusia (HDI), Laju Pertumbuhan Angka Melek Huruf dan Lama Pendidikan di NTB, yaitu ketiganya berada pada peringkat ke-26 secara nasional, yang berbanding terbalik dengan kenyataan Rasio Jumlah Guru terhadap murid SD, SLTP, dan  SLTA, masing-masing berada pada peringkat 2, 5, dan 7 secara nasional; mengindikasikan bahwa ada faktor sosiokultural yang sebenarnya memainkan peran dalam penentuan kualitas pendidikan kita. Agak tidak masuk akal, jika rasio jumlah guru terhadap siswa baik SD, SLTP, maupun SLTA untuk NTB berada pada peringkat yang baik secara nasional, namun Laju Pertumbuhan Angka Melek Huruf dan Lama Pendidikan berada pada peringkat yang terendah secara nasional. Kiranya, orientasi budaya yang  masih memandang belum ada manfaatnya orang yang berkualitas di kalangan masyarakat kita ikut berperan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Oleh karena itu, upaya-upaya nyata, seperti memberi apresiasi terhadap individu yang berprestasi dalam promosi peran atau fungsi tertentu hendaknya dijadikan dasar utama. Apabila dipandang perlu, sistem rekrutmen dapat menggunakan sistem kontrak, yang apabila ingin memperpanjang kontrak haruslah terlebih dahulu memperlihatkan prestasi dalam berkarya. Hindari seleksi dalam perlombaan tertentu yang cenderung terkesan formalis.

 

                                                                        Mataram, 5 Agustus 2002



*) Pokok Pikiran yang disajikan sebagai bahan diskusi dalam acara Seminar Sehari dengan tema: Desentralisasi Pendidikan dalam Era otonomi Daerah” yang diselenggarakan Oleh FKIP Universitas Samawa, di Sumbawa Besar, pada 8 Agustus 2002.