REDEFINISI PERAN BP3: MAKSIMALKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Oleh: Prof. Mahsun

              Masalah sumber daya manusia (SDM) merupakan masalah yang paling fundamental bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Sudah banyak contoh yang menunjukkan bahwa suatu negara yang memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah tidak juga membawa masyarakat negara itu ke dalam hidup yang lebih makmur dan sejahtera. Indonesia yang terkenal akan kekayaan alamnya yang melimpah toh tidak membuat masyarakatnya hidup lebih makmur dibandingkan dengan masyarakat yang terdapat di Jepang atau Singapura. Padahal kedua negara ini miskin akan sumber daya alam, namun kaya akan sumber daya manusia yang berkualitas.  Itu artinya, bahwa makmur atau sejahtera tidaknya suatu masyarakat dalam suatu negara ikut ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Dalam pada itu, tatkala kita berbicara SDM maka pembicaraan yang relevan untuk itu adalah pembicaraan ihwal pendidikan.

            Dunia pendidikan kita memang penuh dengan torehan sejarah hitam. Berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari kekurangan tenaga pengajar yang memadai, kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk bidang pendidikan,  penyediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai, sampai pada gugatan pada persoalan rendahnya kualitas hasil pendidikan yang diindikasikan oleh kondisi lahirnya produk pendidikan kita yang tidak siap pakai. Bahkan, munculnya konflik horizontal dalam era reformasi ini, yang hampir-hampir mengoyahkan keutuhan negara ini ditengarai sebagai akibat dari kegagalan dunia pendidikan kita. Selain kenyataan di atas, juga dunia pendidikan kita hampir-hampir kehilangan kepercayaan. Hal ini terkait dengan belum berubahnya orientasi masyarakat kita akan peran instrumentalnya pendidikan ke peran pemanusiaan manusia. Peran instrumental tersebut telah tumbuh bersamaan dengan   kebutuhan republik ini (pada fase-fase awal) akan manusia-manusia yang berpendidikan untuk mengisi pekerjaan yang tertsedia. Padahal kebutuhan semacam itu tidak selamanya tersedia, karena memang lowongan untuk itu terbatas. Kenyataan yang terakhir inilah yang membuat masyarakat kita termasuk calon-calon siswa kurang termotivasi untuk menempuh pendidikan. Belum lagi ditambah dengan kondisi, rekrutmen tenaga pekerja pada sektor formal yang tidak didasarkan sepenuhnya pada kompetensi akademik, melainkan atas dasar KKN, telah pula memunculkan pandangan akan dunia pendidikan hanya sebagai upaya formalitas belaka. Dalam pada itu, masalah kualitas menjadi tidak relevan.

           Alasan yang sangat kelasik untuk mengomentari berbagai torehan sejarah hitam dunia pendidikan kita di atas adalah rendahnya alokasi anggaran untuk membiayai dunia pendidikan. Itu sebabnya, pemerintah telah mengkampanyekan bahwa tugas pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Bagi gayung bersambut, kampanye itu direspon oleh masyarakat dengan pendirian berbagai jenis dan jumlah institusi pendidikan, mulai dari tingkat TK sampai tingkat perguruan tinggi, bahkan dalam bentuk yang nonstruktural institusional telah lahir Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3), yang nota bene institusi ini sejak lahirnya sampai saat ini telah bertugas menghimpun dana guna membantu penyelenggaraan pendidikan. Meskipun kehadiran institusi ini pada tingkat pendidikan dasar (SD-SLTP) dipandang paradoks dengan ihtiar pemerintah yang melakukan penghapusan biaya pendidikan (SPP). Dikatakan demikian, karena biayan SPP yang dihapuskan namun diganti dengan Uang BP3 yang jumlahnya melampaui jumlah SPP yang menjadi tanggungan orang tua siswa.

          Terlepas dari mempersoalkan paradoksal kenyataaan kebijakan pemerintah di atas, namun yang lebih penting untuk dibicarakan dan menjadi bahan diskusi dalam acara Semiloka ini adalah sudah mampukah BP3 berperan dalam mengatasi persoalan dunia pendidikan seperti dipaparkan di atas ? Dengan kata lain, sudah cukupkah peran BP3 yang hanya menjadi institusi penghimpun dana untuk membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah seperti yang terjadi selama ini ? Jika kita pandang dari nama institusi tersebut sebagai institusi yang membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, maka fungsi yang diemban saat ini perlu diredefinisi. Dikatakan demikian, karena konsep “membantu dalam penyelenggaraan pendidikan” tidak hanya bersifat material tetapi juga nonmaterial, termasuk di dalamnya menciptakan kondisi yang kondusif bagi upaya penerapan hasil pendidikan di tengah masyarakat. Jika hal ini menjadi agenda kita ke depan, maka langkah-langkah apakah yang harus dipersiapkan ? hal-hal inilah yang akan menjadi bahan diskusi kita saat ini.

             Dengan menyimak berbagai persoalan yang dihadapi dunia pendidikan kita yang dipaparkan di atas, seharusnya BP3 mampu berperan ke arah sana. Jadi tidak hanya sebagai lembaga yang membantu sekolah untuk memikirkan masalah-masalah yang berwujud fisik tetapi nonfisik, seperti: mengubah orientasi berpikir masyarakat dari pandangan terhadap pendidikan sebagai instrumen untuk memperoleh pekerjaan, membantu merumuskan (mengubah)  paradigma pendidikan dari “legalisasi kepemilikan ilmu” ke “ihwal memiliki ilmu”, mensosialisasikan pentingnya menciptakan kondisi yang kondusif bagi teraplikasinya pengetahuan yang diterima di dunia pendidikan dalam kehidupan nyata, khususnya yang terkait dengan pengetahuan tentang etika, moral. Bahkan lebih jauh dari itu, BP3 seharusnya menjadi lembaga indenpenden yang memikirkan materi tertentu yang pantas disajikan di wilayahnya (materi muatan lokal), bahkan membantu menjadi institusi yang mampu memberi masukan dan tekanan pada pemegang keebijakan pendidikan, khususnya dalam rekrutmen tenaga kerja yang secara akademik layak, sehingga mampu ditangani secara profesional.

         Untuk hal itu, selayaknya BP3 tidaklah dibentuk pada level sekolah, tetapi dapat dibentuk pada level wilayah terendah untuk level struktural penentu kebijakan bidang pendidikan. Dalam hal ini, kecamatan. Institusi inilah nantinya memiliki hubungan konsultatif dan koordinatif dengan dinas pendidikan yang berada di wilayah kecamatan. Namun, sejauh mana hal ini akan terwujud sangat tergantung pada ihtiar kita semua.

 

 

 

 



*) Pokok-pokok pikiran yang disajikan dalam Semiloka dalam rangka kegiatan In-House Training BP-3, 2001 Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang diselenggarakan oleh Basic Education Project (BEP) Departemen Agama RI bekerja sama dengan Yayasan Humanies Studies, tanggal 14 Juli 2001 di Hotel Graha Ayu, Mataram